Kemkominfo: Tokopedia Pernah Kena Sanksi Administratif Pelanggaran Data

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menegaskan pihaknya tidak segan memberi sanksi pada platform digital yang melanggar prinsip perlindungan data di platformnya. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Kemkominfo, Dedy Permadi.

Menurut Dedy, sesuai PP 71 Tahun 2019, ada sanksi administratif bagi platform digital yang terbukti teledor atau sengaja menyebabkan kebocoran data.

Sanksi yang diberikan itu dapat berupa teguran tertulis, sanksi denda, penghentian sementara, pemutusan akses atau pemblokiran, hingga dikeluarkan dari data PSE.

"Sanksi administratif itu juga sudah diterapkan Kemkominfo pada PSE melakukan pelanggaran data pribadi. Contohnya, yang sudah kami berikan sanksi administratif itu Tokopedia," tuturnya ditemui di kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin

Lebih lanjut Dedy menuturkan, proses investigasi dalam kasus kebocoran data itu juga tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sebab, proses digital forensik itu bisa membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung dari kompleksitas kebocoran data yang terjadi.

"Dalam beberapa kasus sampai butuh waktu satu tahun, atau setengah tahun," tuturnya. Selain itu, ia mengatakan proses ini juga perlu dipastikan telah melibatkan pihak profesional dalam penyelidikannya.

Pada kesempatan itu, Dedy juga mengungkapkan proses investigasi terkait dugaan kebocoran data di BPJS Kesehatan sudah selesai. Rencananya, Kemkominfo akan mengeluarkan hasil keputusan resmi terkait investigasi tersebut dalam waktu dekat.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.