Fatwa Muhammadiyah: Mata Uang Kripto Haram sebagai Instrumen Investasi dan Alat Tukar

Sebagai alat tukar, PP Muhammadiyah memandang bahwa hukum asal mata uang kripto adalah boleh (mubah) sebagaimana kaidah fikih dalam bermuamalah. Bahkan, penggunaan mata uang kripto dinilai serupa dengan skema barter, asalkan kedua belah pihak yang terlibat sama-sama rida, tidak merugikan dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

"Namun demikian, jika menggunakan dalil sadd adz dzariah (mencegah keburukan), maka penggunaan uang kripto ini menjadi bermasalah," kata PP Muhammadiyah.

Majelis Tarjih menilai standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar seharusnya memenuhi dua syarat, yaitu diterima oleh masyarakat dan disahkan oleh negara yang dalam hal ini dapat diwakili otoritas resmi seperti bank sentral.

Penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar, menurut Muhammadiyah, tidak hanya belum disahkan negara--termasuk Indonesia, tetapi juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggung jawab atasnya.

Perlindungan terhadap konsumen pengguna Bitcoin atau mata uang kripto lainnya juga masih menjadi pertanyaan.

"Dari hal-hal yang disampaikan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kemudaratan dalam mata uang kripto ini. Karenanya, Fatwa Tarjih yang terdapat di Majalah Suara Muhammadiyah edisi 01 tahun 2022 menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram baik sebagai alat [instrumen] investasi maupun sebagai alat tukar," tutur PP Muhammadiyah.