Jumlah Perempuan yang Jadi Pimpinan Perusahaan XL Axiata Capai 30 Persen

Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha KPPPA itu mengatakan, salah satu yang termuat di Indeks Pemberdayaan Gender adalah persentase eksekutif yang terlibat di sektor swasta maupun pemerintahan.

"Kami melihat tidak sampai 15 persen perempuan yang ada di sektor private (swasta), sehingga kami mendorong adanya advocate-advocate, yang memang mayoritas adalah perempuan," kata Novi.

Meski tidak menutup potensi advocate pria, namun menurut Novi, perempuanlah yang paling mengerti kebutuhan dari perempuan itu sendiri.

Menurut Yessie, dengan menjadi pemimpin tertinggi di perusahaan, diharapkan mereka akan memiliki kebijakan yang memperhatikan kemajuan perempuan.

"Kalau pemimpin tertinggi sudah bilang bahwa kebijakan perusahaan harus memastikan bahwa rekrutmen harus ada kandidat perempuan misalnya, kedua pada saat promosi harus ada perempuan, ketiga saat training atau development harus selalu melibatkan perempuan, misalnya."

Sehingga, apabila pimpinan tertinggi sudah menerapkan hal-hal semacam ini, diharapkan jalan bagi pemimpin-pemimpin perempuan akan lebih mudah.

Selain itu, pendekatan pun juga dirasa harus dilakukan dari bawah ke atas. Hal inilah yang mendasari G20 Empower menggelar beberapa webinar publik, yang bertujuan meningkatkan kesadaran.

"Kalau kita sudah membukakan pintunya, harus ada orang di depan pintunya. Jangan pemimpin perusahaan sudah memberikan kesempatan, karyawannya sendiri yang bilang 'belum waktunya' atau 'mana bisa sih saya.' Itu tentunya perlu kita bekali dengan skill supaya mereka punya rasa percaya diri."

Rinawati Prihatiningsih, Co-Chairwoman G20 Empower menambahkan, dalam dua krisis ekonomi global selama 25 tahun terakhir, 1997 dan 2008, perempuan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berhasil melewati keduanya.

"Bahkan menjadi motor penggerak ekonomi," kata COO PT. Infinite Berkah Energi & WKU XII Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ketenagakerjaan IWAPI itu. Namun hal berbeda, menurutnya terlihat dalam pandemi Covid-19.

Dalam pemaparannya, Rinawati mengungkapkan, pangsa UKM perempuan dibandingkan dengan UKM secara keseluruhan, terlihat secara signifikan di seluruh negara G20.

Angkanya adalah 4 sampai 39 persen di G20 negara maju dan 6 sampai 55 persen di G20 negara berkembang.

Rinawati menjelaskan, di Indonesia, 43 persen UKM formal dimiliki perempuan dan berkontribusi untuk 9,1 persen total Produk Domestik Bruto (PDB).

Di Inggris, perusahaan milik perempuan menyumbang hampir USD 3 triliun untuk ekonomi dan membuka 23 juta pekerja sementara di Amerika Serikat, nilai tambah gross binsis milik perempuan berkontribusi sekitar 105 miliar euro di 2015.

Selain itu, studi menunjukkan, jika perempuan dan laki-laki memiliki partisipasi yang sama, PDB global dapat meningkat hingga USD 5 triliun.

Yessie pun mengatakan, salah satu pembahasan yang akan dilaksanakan oleh G20 Empower adalah terkait tantangan UKM khususnya pada perempuan, termasuk di negara-negara selain Indonesia.

Tantangan tersebut berupa akses finansial, skill dan kepercayaan diri terkait keahlian, teknologi, dan networking.

Rina menambahkan, walaupun perempuan sudah diberikan banyak pembekalan, tanpa sosialisasi di sektor domestik tentang pembagian peran ganda atau multiple secara proporsional dengan pria, beban pun akan semakin banyak bagi perempuan.

"Jadi harapannya selain memberikan solusi terkait dengan kebijakan, inilah kebijakan-kebijakan pemerintah yang disasar, misalnya bagaimana bisa mendorong misalnya tentang cuti bagi para laki-laki bisa membantu perempuan," kata Rina.

"Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan ini bisa mendorong produktivitas bagi perempuan, tapi juga tidak menambah beban bagi para perempuan itu sendiri."

G20 Empower sendiri merupakan aliansi sektor swasta dan publik di dalam presidensi G20, yang bertujuan untuk mempercepat kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di sektor swasta.

G20 Empower memiliki model kemitraan unik, serta satu-satunya entitas G20, yang menyatukan lebih dari 60 pemimpin bisnis (C Level) dan perwakilan pemerintah, untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesetaraan gender.