Memahami Pentingnya Menerapkan Nilai Pancasila di Ruang Digital

Ilustrasi penggunaan internet — Kepraktisan internet membuat penggunanya jadi lebih mudah untuk mengakses segala informasi

Liputan6.com, Jakarta Dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital di Tarakan, Kalimantan Utara, yang digelar secara daring oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), Dosen Kebijakan Publik Universitas Jenderal Soedirman, Dwiyanto Indiahono, mengatakan nilai-nilai Pancasila sudah sepatutnya dijadikan landasan kecakapan digital.

"Kita juga harus mewujudkan nilai-nilai tersebut sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Salah satu contoh dari pengamalan nilai Pancasila, khususnya yaitu Sila Pertama, adalah dengan saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital," kata Dwiyanto, dikutip Kamis (7/7/2022).

Ia menilai hal ini penting untuk ditanamkan oleh orangtua kepada anaknya sebelum membiarkan anak berselancar di dunia maya.

Selanjutnya, mengenai keamanan di ruang digital, Ketua Relawan TIK Kota Semarang Afif Mas’udi Ihwan, menjelaskan bahwa anak sangat rentan terhadap hal-hal buruk di internet sehingga diperlukan pendampingan serta pemberian pemahaman dari orangtua.

Adapun berbagai potensi buruk yang dapat ditimbulkan dari internet pada anak yang tidak sepenuhnya paham akan keamanan digital, antara lain perundungan digital, pencurian data pribadi, hingga pelecehan seksual dan pornografi.

“Meski sudah memberikan aturan mengenai usia 13 tahun ke atas untuk setiap penggunanya, nyatanya masih banyak anak di bawah umur yang menggunakan Facebook. Pada saat itulah anak dapat dimintai foto oleh orang lain dan mereka secara sadar memberikannya tanpa mengetahui bahwa hal tersebut termasuk ke dalam pelecehan seksual,” ungkap Afif.

Sementara, Fikri Andhika Hardiansyah selaku Direktur Program Next Generation Indonesia, menambahkan mengenai pentingnya memahami peringkat (rating) dalam game mengingat rating tersebut merepresentasikan konten yang terdapat di dalam permainan elektronik.

Salah satu kesalahan fatal yang dilakukan orangtua adalah membiarkan anak mengakses permainan elektronik yang tidak sesuai dengan batasan umurnya sehingga banyak konten-konten dewasa terpapar ke anak.

“Orangtua harus bisa memanfaatkan fitur pengawasan orangtua (parental control) yang umumnya terdapat sebagai fitur bawaan peranti permainan elektronik. Fitur ini memudahkan orangtua mengatur waktu penggunaan konsol game atau membatasi penggunaannya sesuai dengan rating-nya,” ujar Fikri.

Dengan hadirnya program Gerakan Nasional Literasi Digital ini diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif.

Kegiatan ini khususnya ditujukan bagi para komunitas di wilayah Kalimantan dan sekitarnya yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan komunitas cerdas, tetapi juga membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul dalam memanfaatkan internet secara positif, kritis, dan kreatif di era industri 4.0.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

CEO SpaceX, Elon Musk telah memberikan pembaharuan mengenai peluncuran layanan internet satelit Spacelink miliknya. Ia mengumumkan bahwa konektivitas layanan tersebut akan diluncurkan secara global.

2 dari 4 halaman

APJII Catat Ada 220 Juta Pengguna Internet di Indonesia

APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) mencatat pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun. Saat ini, ada sekitar 77 persen penduduk Indonesia telah menggunakan internet.

"Pertumbuhan ini sangat fantastis. Sebelum pandemi angkanya hanya 175 juta, saat ini data terbaru APJII sekitar 220 juta. Tentunya efek pandemi ini sangat membawa dampak signifikan penggunaan internet di Indonesia," kata Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, dalam acara Indonesia Digital Outlook 2022 di Jakarta seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (9/6/2022).

Dengan jumlah pengguna internet yang besar ini, menurut Arif, memungkinkan masyarakat memanfaatkan produk inovasi dan disrupsi digital.

"Kita sudah melihat contohnya selama ini salah satunya disrupsi teknologi pada masa pandemi video conference, e-learning, video streaming, e-commerce dan lain-lainnya," kata dia.

Hingga saat ini, kata Arif, APJII menaungi sedikitnya 750 internet service provider di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut diperkirakan menjadi terbanyak di dunia untuk satu negara.

Pada kesempatan itu, ia juga berharap, Presidensi G20 Indonesia dapat menjadi momentum supaya Indonesia berkontribusi kepada masyarakat dunia termasuk mewujudkan transformasi digital di Indonesia secara berkelanjutan.

"APJII sangat mengapresiasi dan berharap besar pada fokus Presidensi G20 Indonesia pada bidang-bidang yang saat ini menjadi megatren ekonomi termasuk di dalamnya digitalisasi yang menjadi pokok bahasan dalam Presidensi G20," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Johnny G. Plate menuturkan Indonesia saat ini telah memasuki era kedaulatan digital.

"Transformasi digital ini bermanfaat untuk semua, benefit for all, kita memasuki era baru, era kedaulatan digital," tuturnya. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah pasti sebagai regulator untuk memastikan konektivitas dengan baik agar fungsi infrastruktur digital berjalan baik.

3 dari 4 halaman

Upaya Pemerintah

Ia menyebut, ada infrastruktur kabel optik 360 ribu km di dasar laut dan saat ini pemerintah masih berupaya menyambung yang titik belum terhubung. 'Masih ada 12 ribu kilometer fiber optik yang harus digelar di darat dan laut," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyebut perubahan pola pengguna internet pasca pandemi Covid-19 berjalan dengan cepat.

Ia menuturkan, pengguna internet meningkat satu juta orang per hari dengan total 4,9 miliar pengguna pada 2022. Jumlah tersebut meningkat sekitar 4 persen untuk pengguna internet di dunia.

"Jadi ini sebuah kebutuhan, ini sebuah keniscayaan, karena itu Digital Outlook Indonesia 2022 yang membahas peluang dan tantangan internet ini kami apresiasi forumnya dan kami hadiri langsung untuk mewakili komisi I DPR," kata Meutya.

Menurut Meutya, pemerintah memiliki target setidaknya mendekati 100 persen penduduk Indonesia menggunakan internet dalam kurun 1 hingga 2 tahun ke depan. Ia menuturkan, ini menjadi target berikutnya agar hak-hak atas informasi yang termasuk dalam UUD bisa dirasakan oleh seluruh penduduk di Indonesia.

4 dari 4 halaman