Pakar Telematika: MyPertamina Salah Kelola Alamat, Ini Fatal dan Harus Segera Dibenahi

Data area prioritas pun dikritik karena tidak ditampilkan secara alfabetis. "Gampang kok membuat daftar area secara alfabetis. Bila hal begini saja sudah ribet, gimana nanti memikirkan yang lebih rumit lagi."

Abimanyu mengatakan, rekanan konsultan Pertamina untuk pembuatan aplikasi MyPertamina ini sangat tidak profesional.

Tak hanya itu, dirinya juga dibuat terkejut dengan tata kelola alamat yang didaftarkan sebagai pengguna baru.

"Ini satu lagi kesalahan fatal di aplikasi MyPertamina. Alamat domisili saya berbeda dengan alamat di KTP, jadi saya memasukkan kedua alamat tersebut saat diminta."

Dia menambahkan, "Saat selesai memasukkan semua informasi alamat, ternyata salah satu angka pada KTP ada salah entry. Saat edit, ternyata kelurahan, kecamatan, dan kota yang tampil lokasi yang domisili, yaitu di Banten bukan yang tertulis di KTP."

Dirasa salah memasukkan informasi alamat, Abimanyu pun mencoba mengedit kesalahan informasi tersebut. Nyatanya, alamat KTP yang dimasukkan memang berubah mengikuti alamat dimana dirinya berdomisili.

"Saya sudah edit, tetapi informasi alamat yang ditampilkan masih berisikan alamat domisili. Ini berarti dalam hal pengelolaan data Pertamina di MyPertamina kacau dan fatal," jelasnya.

Pertamina Patra Niaga mewajibkan masyarakat melakukan pendaftaran di situs MyPertamina untuk bisa membeli BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, mulai hari ini, Jumat (1/7/2022).

Langkah Pertamina untuk membatasi konsumsi Pertalite dan Solar ini pun menggelitik Pengamat Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, untuk berkomentar. Ia menilai Pertamina tidak memiliki hak untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi tersebut.

Pertamina tidak punya hak untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi dan hanya pelaksana. Wewenang ada di BPH Migas. Sampai saat ini, BPH Migas belum mengeluarkan informasi yang jelas kendaraan jenis apa, tahun berapa, berapa CC, digunakan untuk apa yang boleh dan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi," ujar Alfons melalui pesan singkat, Jumat (1/7/2022).

Di sisi lain, ia menyebut, dalam membangun aplikasi ada alur yang harus dipenuhi dan memakan waktu cukup lama agar bisa berjalan mulus.

Pria kelahiran Singkawang itu memaparkan, banyak data yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan ini, seperti data dasar kependudukan (Dukcapil), data detail kendaraan bermotor dari Kepolisian yang harus diolah menyesuaikan dengan keputusan BPH Migas, baru bisa ketahuan kendaraan mana yang boleh atau tidak boleh isi BBM bersubsidi.

"Sebenarnya kalau mau serius membenahi, tanpa aplikasi MyPertamina pun sudah bisa mengidentifikasi kendaraan yang boleh isi BBM bersubsidi," ucapnya.

Alfons menyarankan, waktu perpanjang STNK, tiap plat nomor bisa diberi QR Code atau identifikasi lainnya. Lalu, tiap isi BBM bersubsidi cukup di-scan oleh petugas Pertamina.

"Jadi, ya memang pada dasarnya tidak perlu aplikasi untuk mengontrol subsidi BBM. Adanya aplikasi bisa membantu memberikan informasi lebih detail, tetapi tanpa aplikasi juga sudah bisa," tuturnya.

Alfons menambahkan, tiap kendaraan bermotor di masing-masing daerah memiliki data berbeda dan membutuhkan koordinasi cukup lama antar instansi data Dukcapil dan data kendaraan Kepolisian.

"Kalau tiga bulan berhasil melakukan hal ini untuk seluruh Indonesia, Anda (Pertamina) sakti mandraguna," pungkasnya.

(Ysl/Isk)