IDNOG Bakal Gelar Workshop untuk Tingkatkan Kemampuan Insinyur Jaringan di Indonesia

"Konferensi ini juga didukung oleh APJII, serta dua lembaga internet dunia, yakni APNIC dan ICANN," tutur Rommy menjelaskan lebih lanjut. Karenanya, ia berharap adanya pelatihan dan workshop ini ekosistem internet Indonesia akan terus berkembang maju, terutama insinyur jaringan.

Nantinya, rangkaian acara ini dapat diakses melalui media sosial resmi IDNOG seperti YouTube, Discord, Facebook, dan situs resmi IDNOG. Untuk diketahui, IDNOG meruapakan perkumpulan nirlaba yang tidak dibawahi institusi atau organisasi mana pun.

Visi perjuangan IDNOG merupakan wadah seluruh insinyur jaringan di Indonesia agar bisa saling belajar update teknologi baru, termasuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan jaringan atau pemecahan permasalahan di jaringan, serta bekerja sama dalam suatu kegiatan.

Secara organisasi, IDNOG memiliki komite yang bersifat relawan dengan anggotanya adalah para pegiat di ISP, operator telekomunikasi, pemilik jaringan lain, konten, akademisi, regulator di Indonesia, dan sebagainya.

Saat ini, Komite IDNOG terdiri Agus Ariyanto, Eko Budhi Harsono, Freddie Pinontoan, Parlindungan Marius, Rommy Kuntoro, Sapto Anggoro, Valens Riyadi, Wita Laksono (APNIC), dan Muhammad Arif (Ketua Umum APJII).

APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) mencatat pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun. Saat ini, ada sekitar 77 persen penduduk Indonesia telah menggunakan internet.

"Pertumbuhan ini sangat fantastis. Sebelum pandemi angkanya hanya 175 juta, saat ini data terbaru APJII sekitar 220 juta. Tentunya efek pandemi ini sangat membawa dampak signifikan penggunaan internet di Indonesia," kata Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, dalam acara Indonesia Digital Outlook 2022 di Jakarta seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (9/6/2022).

 Dengan jumlah pengguna internet yang besar ini, menurut Arif, memungkinkan masyarakat memanfaatkan produk inovasi dan disrupsi digital.

"Kita sudah melihat contohnya selama ini salah satunya disrupsi teknologi pada masa pandemi video conference, e-learning, video streaming, e-commerce dan lain-lainnya," kata dia.

Hingga saat ini, kata Arif, APJII menaungi sedikitnya 750 internet service provider di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut diperkirakan menjadi terbanyak di dunia untuk satu negara.

Pada kesempatan itu, ia juga berharap, Presidensi G20 Indonesia dapat menjadi momentum supaya Indonesia berkontribusi kepada masyarakat dunia termasuk mewujudkan transformasi digital di Indonesia secara berkelanjutan.

"APJII sangat mengapresiasi dan berharap besar pada fokus Presidensi G20 Indonesia pada bidang-bidang yang saat ini menjadi megatren ekonomi termasuk di dalamnya digitalisasi yang menjadi pokok bahasan dalam Presidensi G20," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Johnny G. Plate menuturkan Indonesia saat ini telah memasuki era kedaulatan digital.

"Transformasi digital ini bermanfaat untuk semua, benefit for all, kita memasuki era baru, era kedaulatan digital," tuturnya. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah pasti sebagai regulator untuk memastikan konektivitas dengan baik agar fungsi infrastruktur digital berjalan baik.

Ia menyebut, ada infrastruktur kabel optik 360 ribu km di dasar laut dan saat ini pemerintah masih berupaya menyambung yang titik belum terhubung. 'Masih ada 12 ribu kilometer fiber optik yang harus digelar di darat dan laut," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyebut perubahan pola pengguna internet pasca pandemi Covid-19 berjalan dengan cepat.

Ia menuturkan, pengguna internet meningkat satu juta orang per hari dengan total 4,9 miliar pengguna pada 2022. Jumlah tersebut meningkat sekitar 4 persen untuk pengguna internet di dunia.

"Jadi ini sebuah kebutuhan, ini sebuah keniscayaan, karena itu Digital Outlook Indonesia 2022 yang membahas peluang dan tantangan internet ini kami apresiasi forumnya dan kami hadiri langsung untuk mewakili komisi I DPR," kata Meutya.

Menurut Meutya, pemerintah memiliki target setidaknya mendekati 100 persen penduduk Indonesia menggunakan internet dalam kurun 1 hingga 2 tahun ke depan. Ia menuturkan, ini menjadi target berikutnya agar hak-hak atas informasi yang termasuk dalam UUD bisa dirasakan oleh seluruh penduduk di Indonesia.

(Dam/Isk)