BSSN Masih Terus Telusuri Sosok Hacker Bjorka

Liputan6.com, Jakarta - BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) menyatakan pihaknya masih tengah memburu hacker Bjorka yang sempat membuat heboh masyarakat Indonesia.

Sosok ini dikenal membocorkan data pelanggan Indihome, KPU, registrasi kartu SIM, hingga melakukan doxing pada sejumlah tokoh.

"Kami bersama-sama aparat terkait khususnya dengan Bareskrim Polri juga berkoordinasi terus," tutur Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BSSN di Sawangan, Depok, Selasa (13/9/2022).

Kendati demikian, Hinsa menuturkan, belum dapat dipastikan motif atau isu apa yang ingin dibawa oleh hacker Bjorka dengan menyebarkan data-data ini, karena pihaknya masih terus melakukan penelusuran.

Sementara terkait data yang dibagikan oleh Bjorka, ia menyatakan, data tersebut memang ada tidak seluruhnya valid. "Tidak saya katakan semuanya tidak valid, ada juga yang valid, tapi dari sisi masa waktunya beda," tuturnya menjelaskan.

Dalam kesempatan itu, Hinsa juga menuturkan, aksi pencurian data sendiri termasuk sebagai ancaman di ruang siber dengan intensitas rendah. Sebab, ada ancaman lain yang sampai bisa melumpuhkan sistem elektronik.

Kendati demikian, bukan berarti pihaknya tinggal diam dalam melindungi keamanan siber di Tanah Air. Karenanya, ia menuturkan, upaya antisipasi hingga evaluasi terus dilakukan BSSN.

Ia menyatakan, tidak ada satu negara pun di dunia yang menyatakan diri paling aman di bidang siber. Untuk itu, ia pun mengajak semua pihak memiliki semangat kerja sama untuk ikut menjaga ruang siber Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menginvestigasi kasus kebocoran data. Sebelumnya 1,3 miliar data nomor telepon seluler di Indonesia diduga bocor dan dijual secara online.

2 dari 4 halaman

BSSN Sambut Baik Pembentukan Tim Khusus Pembasmi Hacker Lintas Lembaga

<p>Kepala BSSN, Hinsa Siburian, dalam konferensi pers di Kantor BSSN Sawangan, Depok. (Liputan6.com/ Agustinus Mario Damar)</p>

Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Johnny G. Plate mengungkapkan akan dibentuk tim khusus pembasmi hacker bernama Emergency Response Team untuk tata kelola data lebih baik di Indonesia, sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Tim tersebut terdiri dari lintas kementerian dan lembaga, yakni BSSN, Kementerian Kominfo, Polri, dan BIN. Terkait pembentukan tim ini, Kepala BSSN Hinsa Siburian menuturkan, pihaknya senang menyambut pembentukan tim ini.

Terlebih, Hinsa menuturkan, BSSN sendiri sudah memiliki tim serupa, sehingga diharapkan dengan adanya tim ini pekerjaan dalam hal keamanan siber bisa dilakukan lebih efisien dan cepat.

"Tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan sistem elektronik di berbagai kementerian dan lembaga tidak ada gangguan, termasuk serangan siber yang mencuri data dan melumpuhkan sistem," tutur Hinsa dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BSSN di Sawangan, Depok, Selasa (13/9/2022).

Selain itu, tim ini juga akan melakukan pemeriksaan sistem di kementerian/lembaga untuk mengetahui apabila ada celah atau kerentanan. Hinsa menuturkan, tujuan utama dari pembentukan tim ini memang untuk tindakan preventif.

"Jika terjadi serangan, tim juga harus mampu mengatasinya. Kami harapkan ke depan yang tergabung dalam satgas akan semakin efisien. Masing-masing lembaga juga harus bertanggung jawab untuk sistem elektroniknya," tuturnya menjelaskan.

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate buka suara soal maraknya pembocoran data oleh hacker yang mengatas namakan Bjorka selama beberapa hari terakhir.

Usai rapat internal bersama dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (12/9/2022), Johnny mengakui ada data-data yang beredar, di mana salah satunya juga disebar oleh Bjorka.

Meski begitu, Johnny G. Plate menyebut, data-data yang disebar tersebut merupakan data-data yang bersifat umum dan sebagian merupakan data-data yang lama.

3 dari 4 halaman

Sebar Data Iwan Bule, Mahfud MD, Abu Janda, dan Muhaimin Iskandar

BSSN menyatakan memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE memastikan keamanan Sistem Elektronik di lingkungan masing-masing. (Copyright foto:Pexels.com/Pixabay)

Sebelumnya, hacker Bjorka melancarkan aksinya dengan membocorkan data pribadi milik pejabat, tokoh politik, dan aktivis melalui saluran Telegram-nya.

Beberapa sosok yang kali ini menjadi korban doxing adalah Ketua Umum PSSI Komjen Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, Menko Polhukam Mahfud MD, Aktvis Media Sosial Heddy Setya Permadi alias Abu Janda, dan Ketua Umum PKB sekaligus Wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Data pribadi mereka yang dibocorkan mulai dari NIK, nama lengkap, nomor ponsel, nomor Kartu Keluarga, alamat rumah, pendidikan, golongan darah hingga nomor vaksin.

"Bagaimana kabarmu pak? apakah Anda yakin tidak ada database penting yang bocor?," tulis Bjorka menyinggung Mahfud MD, dikutip dari saluran Telegram-nya, Selasa (13/9/2022).

Mahfud MD sendiri tidak menampik adanya sejumlah informasi milik negara telah diretas oleh hacker Bjorka. Namun, ia tak ambil pusing karena hal itu bukan informasi rahasia.

“Saya pastikan itu (peretasan) memang terjadi, tapi tidak ada rahasia negara,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (12/9/2022).

Mahfud menambahkan, laporan peretasan didapatnya dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Deputi VIII Kemenko Polhukam. Menurut dia, data yang diretas adalah domumen biasa dan terbuka.

“Itu bukan data rahasia karena bisa diambil dari sini-sini, cuma dokumen biasa dan terbuka, tapi itu (bocor) emang terjadi,” jelas dia.

4 dari 4 halaman

BSSN Melakukan Penelusuran

Hacker alias peretas merupakan orang yang ahli dalam hal menerobos masuk ke dalam sistem keamanan jaringan komputer milik seseorang

Mereka mengaku telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.

“BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara,” tulis BSSN dalam siaran pers resminya.

BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut.

Selain itu, BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

“BSSN menegaskan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama,” BSSN menutup.

(Dam/Ysl)