Lombok TV Minta Deadline Migrasi ke TV Digital 2 November 2022 Ditunda

Informasi, persoalan ini berawal dari terbitnpa Pasal 81 ayat 1 pada PP nomor 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar yang dinilai mendiskriminasi pelaku usaha kecoil penyiaran televisi.

PP ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Pada saat yang sama, semangat UU Cipta Kerja adalah menciptakan iklim usaha yang jelas, kondusif, dan adil bagi semua pelaku usaha, terutama yang bergerak di industri penyiaran televisi.

Di bagian 60A UU Penyiaran atau Cipta Kerja tidak ada norma mengatur LPS yang tidak ditunjuk sebagai Penyelenggara Multipleksing harus menyewa slot kepada LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) untuk dapat menyediakan layanan program siaran.

Akibat putusan MA ini, LPS tidak dapat lagi menyelenggarakan layanan program siaran dengan menyewa slot multiplexing dari penyelenggara multipleksing.

Penyelenggara multipleksing juga sudah tidak bisa lagi menyewakan slot kepada lembaga penyiaran yang tidak ditetapkan sebagai penyelenggara multipleksing.

Yogi Hadi Ismanto, Direktur Lombok TV mengatakan dengan UU Cipta Kerja semestinya pemerintah memperhatikan nasib dari stasiun televisi lokal.

Dengan tetap dilaksanakannya ASO pada 2 November mendatang, maka tidak ada pilihan lagi untuk LPS non penyelenggara multipleksing tidak bersiaran.

“Setelah putusan MA terbit, teman-teman di Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) pun sebagai penyelenggara multipleksing sudah mengirim surat ke presiden Jokowi minggu lalu tentang keberatan terkait ASO dan keputusan MA. Begitu juga dari kawan-kawan dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATLI),” katanya.

Pada sisi lain, Menkominfo Johnny G. Plate sendiri sudah memahami ada wacana permintaan penundaan ASO berbasis ketidaksinkronan dasar hukum ini sejak Mei 2021 dan pada waktu itu tanggapan pihak pemerintah lebih condong pada perkembangan aplikasi operasional penerapan kebijakan ini tanpa merujuk pada aturan tertentu.

Kala itu dia menuturkan, hasil evaluasi penetapan sistem multipleksing pada 22 provinsi sudah diumumkan pada 26 April 2021 dan diberi waktu masa sanggah hingga 30 April 2021.

(Ysl/Isk)