Pemerintah Ancam Cabut Izin Stasiun TV Swasta yang Masih 'Bandel' Siarkan Analog

Sebelumnya, Komisi I DPR selaku mitra kerja Kominfo menyoroti ketegasan Menkominfo Johnny G. Plate. Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyatakan semua aturan dan sanksi bagi stasiun tv yang melanggar harus diterapkan sesuai peraturan. 

"Harus inline, aturan, infrastruktur dan sanksi,” kata Nurul saat dikonfirmasi, Kamis (3/11/2022).

Nurul juga mengingatkan komitmen penerapan ASO tidak hanya oleh pemerintah tapi semua stasiun TV. 

"Semuanya, semua harus memiliki komitmen,” kata dia.

Selain itu, Nurul menegaskan Kominfo harus mampu mendistribusikan Set Top Box (STB) gratis kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tepat sasaran.

"Pemerintah lewat Kemenkominfo harus mampu mendistribusikan STB kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tepat sasaran. Jangan sampai rumah tangga yang benar-benar tidak mampu malah terlewat dalam pembagian STB gratis tersebut,” kata Nurul.

Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar ini seluruh masyarakat yang kurang mampu, terutama yang wilayahnya siaran televisi analog sudah dimatikan, harus dipastikan bisa mengakses siaran televisi digital. 

"Pemerataan siaran televisi digital yang memuat informasi dan hiburan secara gratis atau tidak berbayar harus bisa merata dan menjangkau seluruh lapisan,” ujar Nurul. 

Anggota Komisi I lainnya, Bobby Rizaldi menyatakan publik menantikan ketegasan Plate untuk menertibkan TV Swasta yang masih membandel menerapkan ASO.

“Kita dan publik sama-sama lihat apakah Kominfo memiliki kemampuan untuk menegakkan aturan,” kata Bobby saat dikonfirmasi, Kamis (3/11/2022).

Bobby menyatakan penerapan ASO harus dilakukan tanpa pengecualian.

“Kemenkominfo sebagai instrumen negara yang melaksanakan amanat UU Ciptaker agar ASO, kita lihat bagaimana pelaksanaan pengawasan nya, dan bagaimana ketegasan pemerintah dalam menegakan regulasi tanpa ada pengecualian,” kata dia.

Kendati demikian, Bobby juga mengingatkan penerapan ASO harus dibarengi dengan pemerataan set top box ke masyarakat. 

"Harus dibarengi dengan pemerataan akses masyarakat pada tv digital,  bilamana tidak mampu dibantu dengan set top box. Jangan sampai hanya satu sisi penegakan nya saja tapi kewajiban  juga memastikan tv digital bisa diakses seluruh masyarakat terdampak,” pungkas dia.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah resmi menerapkan Analog Switch Off (ASO) atau penghentian TV analog, namun masih ada sejumlah stasiun TV swasta yang belum mematuhi aturan. 

Sebagai informasi, masih ada lima lembaga penyiaran swasta (LPS) yang mengabaikan keputusan pemerintah dan masih menjalankan siaran TV analog. Mereka adalah RCTI, MNC TV, Global TV, iNews, dan ANTV.

Sebelumnya, untuk siaran TV analog yang masih bersiaran meski daerahnya sudah ASO, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan sudah ada aturannya.

"Namun sebelum aturan diterapkan, ini kan dengan manajemen televisi orang mengerti semua, tentu ada diskusi berbicara di lapangan dengan cara yang baik. Toh, ini untuk kepentingan bersama," kata Johnny saat ditemui Tekno Liputan6.com, Kamis (3/11/2022) dini hari.

Ia menambahkan peralihan siaran TV analog ke TV digital merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk mendigitalisasi bidang penyiaran.

Dalam kesempatan itu, Johnny turut menuturkan, para LPS yang belum menerapkan ASO bisa bekerja sama menghadirkan siaran TV digital. Di samping itu, ia juga meminta pejabat terkait dan berwenang bisa melakukan pendekatan pada para LPS tersebut.

"Saya minta pada pejabat-pejabat terkait yang berwenang termasuk tim lapangan untuk melakukan diskusi, pembicaraan pendekatan yang baik, dan menyelesaikannya dengan baik," tutur Johnny menjelaskan.

Ia menuturkan, hal ini perlu dilakukan untuk kepentingan industri pertelevisian nasional, sekaligus kepentingan layanan masyarakat.

"Nothing is personal. Sekali lagi, pada seluruh pejabat, baik dari Bareskrim Polri maupun Kominfo untuk melakukan pendekatan lapangan yang penuh keakraban dan persaudaraan agar secara teknis bisa dilakukan dengan baik," tutur Johnny.

(Dam/Isk)