Top 3 Tekno: Penyebaran Malware via Google Ads Tuai Perhatian

ChatGPT, chatbot berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang viral buatan OpenAI beberapa waktu lalu digadang-gadang bakal menyaingi Google.

Pasalnya, viralnya chatbot ini dikarenakan banyak orang mendapatkan jawaban langsung dari platform tersebut, untuk hampir semua pertanyaan dimungkinkan.

Menurut laporan oleh The New York Times beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari CNET, Kamis (29/12/2022), popularitas ChatGPT disebut-sebut membuat Google resah dan mengeluarkan "red code" alias "tanda bahaya."

Seorang eksekutif Google berbicara secara anonim kepada New York Times, chatbot AI seperti ChatGPT bisa menjungkirbalikkan bisnis raksasa pencarian tersebut, yang bergantung pada iklan dan e-commerce di Google Search.

Publikasi itu juga mengklaim, dalam memo dan rekaman audio yang mereka peroleh, CEO Sundar Pichai sudah mengadakan pertemuan untuk "menentukan strategi AI Google."

Pichai juga menyebutkan, mereka telah "membalikkan pekerjaan banyak kelompok di dalam perusahaan, untuk menanggapi ancaman ditimbulkan oleh ChatGPT."

Mengutip Insider, secara khusus, tim di divisi penelitian, kepercayaan, dan keamanan Google, di antara departemen lain, telah diarahkan untuk beralih membantu pengembangan dan peluncuran prototipe dan produk AI.

Baca selengkapnya di sini 

Digital trust atau kepercayaan digital, dirasa semakin penting untuk dibangun demi mendorong masuknya masyarakat ke dalam ekosistem digital.

Apalagi, saat ini terjadi peningkatan penetrasi pengguna internet, di tengah maraknya berbagai kejahatan siber seperti pencurian identitas.

Survei Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2022 mencatat, sekitar 41,6 persen masyarakat Indonesia meragukan, atau merasa data pribadi yang didaftarkan di aplikasi digital tidak terjamin kerahasiaannya.

Di riset tersebut, meski mayoritas (75.1 persen) belum pernah mendengar atau mengetahui tentang rancangan UU PDP. Namun mayoritas masyarakat menyatakan semakin percaya data pribadi akan terlindungi jika UU PDP diberlakukan (61.4 persen).

Pemerintah dan DPR sendiri baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), untuk memberikan kerangka aturan komprehensif pelindungan data pribadi masyarakat dalam ekosistem digital.

"Dengan adanya Undang-Undang PDP, seluruh peraturan yang lain dikelompokkan menjadi satu peraturan," kata Erwandi Hendarta, praktisi hukum dan pengacara dari HHP Law Firm, mengutip siaran pers, Kamis (29/12/2022).

"Meskipun peraturan pidana yang mengikat semua pihak ini telah dihadirkan ke dalam ekosistem digital, peraturan ini tidak dapat bergerak sendiri melainkan memerlukan partisipasi proaktif dari para pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat umum sebagai konsumen," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini