Selandia Baru Ingin Google dan Meta Facebook Bayar ke Media Jika Pakai Konten Berita

Dengan demikian, langkah yang diterapkan pemerintah ini memastikan mereka bisa terus memproduksi berita di Selandia Baru.

"Kami tidak menginginkan sistem di mana hanya pemain besar yang bisa mendapatkan kesepakatan," kata Jackson.

"Regulator persaingan Australia menemukan bahwa pemain online besar memiliki daya tawar yang besar, jadi kami memerlukan undang-undang untuk mendukung setiap negosiasi sukarela yang membantu menyamakan kedudukan," sambungnya.

Pemerintah mengungkapkan, sudah ada beberapa kesepakatan yang dicapai secara sukarela. Namun, outlet media daerah kecil, pedesaan, Maori dan Pasifik, serta etnis, mungkin akan tertinggal.

Maka dari itu, menurut Jackson, ini adalah cara untuk memastikan semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil.

Nantinya, undang-undang ini akan dirancang sebagai penopang untuk mendorong perusahaan mencapai kesepakatan sukarela yang berkualitas tinggi sejak awal.

"Jika perusahaan seperti Google dan Meta melakukan kesepakatan yang baik, maka mereka dapat menghindari penerapan undang-undang baru," kata Jackson menambahkan. 

"Jika kesepakatan antara media berita Selandia Baru dan platform digital global tidak dapat dicapai, undang-undang menetapkan proses negosiasi dan perundingan wajib," ujar Jackson.

Berkaca dari Australia, ia melanjutkan, undang-undang semacam ini tidak pernah digunakan karena perusahaan telah melakukan kesepakatan sukarela, agar terhindar dari aturan tersebut.

Sementara di Kanada, Google sudah mencapai kesepakatan dengan lebih dari 150 publikasi sebelum undang-undang masuk.

Namun, belum ada informasi mengenai tanggapan resmi dari Google soal rencana aturan di Selandia Baru tersebut.

Mengutip Gizmodo, kepada Wall Street Journal, Direktur Kebijakan Regional Meta Mia Garlick mengatakan, "Kami prihatin tentang dampak yang tidak diinginkan dari undang-undang di masa depan terhadap inovasi di media dan sektor teknologi yang lebih luas."