Top 3 Tekno: Meta Didenda Rp 19,3 Triliun hingga Fitur Edit Pesan WhatsApp

Aplikasi messenger WhatsApp akhirnya mulai menggulirkan fitur yang banyak ditunggu para penggunanya: edit pesan.

Dengan fitur edit pesan ini, pengguna tidak perlu repot-repot menghapus chat yang sudah terkirim, yang malah meninggalkan jejak setelah dihapus.

Enam+04:57VIDEO: Windah Basudara Adakan Charity Streaming Nonstop Sampai Rp 1 Miliar"Jangan khawatir jika Anda melakukan kesalahan atau tiba-tiba berubah pikiran, karena kini Anda dapat mengedit pesan yang sudah terkirim," tulis WhatsApp dalam blog resminya.

Dikutip Selasa (23/5/2023), aplikasi WhatsApp nantinya akan mengizinkan pengguna untuk mengoreksi typo atau kesalahan ejaan, hingga menambahkan konteks dalam sebuah pesan.

"Dalam waktu lima belas menit setelah pesan terkirim, cukup tekan lama pada pesan yang sudah terkirim lalu pilih 'Edit' dari menu," kata aplikasi chatting milik Meta tersebut.

Meski begitu, pesan yang sudah diedit akan tetap menampilkan tulisan "diedit", sehingga orang-orang yang dikirimkan, akan bisa langsung tahu chat tersebut sudah dikoreksi, tanpa harus menunjukkan riwayat pengeditan.

WhatsApp juga kembali menyatakan bahwa seperti semua panggilan, media, dan pesan pribadi, pesan serta pengeditan yang sudah dibuat, dilindungi enkripsi end-to-end.

Baca selengkapnya di sini 

TikTok melawan usai aplikasi mereka dilarang oleh negara bagian Montana, Amerika Serikat (AS), yang dijadwalkan berlaku mulai tahun depan.

Platform berbagi video itu mengajukan gugatan pada hari Senin pekan ini waktu setempat, untuk menggugat undang-undang baru yang akan melarang aplikasi tersebut di Montana mulai 1 Januari 2024.

"Kami menantang larangan TikTok yang inkonstitusional di Montana untuk melindungi bisnis kami dan ratusan ribu pengguna TikTok di Montana," kata Brooke Oberwetter, juru bicara TikTok dalam sebuah pernyataan.

"Kami yakin tantangan hukum kami akan menang berdasarkan serangkaian preseden dan fakta yang sangat kuat," imbuhnya, seperti dikutip dari The Verge, Selasa (23/5/2023).

Gugatan tersebut mengklaim bahwa larangan TikTok di negara bagian AS ini tidak konstitusional, serta melanggar Amandemen Pertama.

Menurut TikTok, negara bagian yang menerapkan larangan ini melanggar hukum, serta menyebut pemerintah federal punya wewenang tunggal untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional.

Baca selengkapnya di sini