Jabatan Menkominfo Sangat Vital, Pengamat: Jokowi Harus Pilih Sosok yang Paham Industri Postelsiar

Komisioner BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) periode 2015-2020 ini menduga bos MNC tersebut kerap menyanggah kebijakan pemerintahan lantaran untuk memproteksi lini bisnis yang saat ini ia geluti.

Selain berkaitan langsung dengan program ASO, bisnis taipan media tersebut juga berkaitan dengan frekuensi 2600 Mhz yang saat ini digunakan oleh MNC melalui Indovision.

Selain program ASO yang akan memanfaatkan frekuensi 700 Mhz, Kemkominfo juga berencana akan menggunakan frekuensi 2600 Mhz yang saat ini dikuasai oleh MNC sebagai frekuensi 5G.

“Potensi PNBP yang kemungkinan diperoleh pemerintah dari program ASO dan pemanfaatan frekuensi 2600 Mhz ke depan ini sangat besar. Belum lagi potensi domino efek dari tumbuhnya ekonomi nasional akibat kehadiran 5G yang menggunakan frekuensi 700 Mhz dan 2600 Mhz," kata Agung memaparkan.

Ia menegaskan momentum penggembangan 5G bagi perekonomian nasional tak boleh disia-siakan.

"Saya mengharapkan agar Presiden Jokowi nantinya dapat memilih sosok Menkominfo yang tak memiliki keterkaitan dengan bisnis yang diawasi oleh Kominfo. Jika 'wasit' merangkap pemain, akan membuat industri Postelsiar di Indonesia tak akan berkembang dengan adil,” Agung memungkaskan.

Di sisi lain, Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD, kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar proyek-proyek seperti Base Transceiver Station (BTS) 4G, Satelit Satria, hingga Palapa Ring agar tetap dilanjutkan.

Hal itu seperti dinyatakan Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kominfo, Selasa (23/5/2023).

Seperti diketahui, Mantan Menkominfo Johnny G Plate telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G dari Bakti Kominfo. Penetapan itu diumumkan oleh Kejaksaan Agung, Rabu (17/5/2023).

Berdasarkan keterangan Kejagung, tindakan dugaan korupsi tersebut telah merugikan negara hingga Rp 8 triliun.

"Proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2023. Berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan, itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak," kata Plt. Menkominfo.

Ia mengungkapkan, setelah bertahun-tahun berjalan baik, baru terjadi "musibah" pada tahun anggaran 2020, dengan implementasinya pada 2021, kemudian proses hukum dimulai 2022.

"Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan, ini harus berjalan. Tidak boleh berhenti," kata Mahfud, sembari menambahkan apabila proyek ini harus dilakukan dari awal akan sulit, seperti dikutip dari siaran langsung di YouTube Kemkominfo TV.

"Proses hukum terus berjalan. Proses pembangunan proyek BTS 4G, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses-akses internet sampai ke pedesaaan, Palapa Ring, dan sebagainya supaya dilanjutkan, sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan," ia menandaskan. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu juga meminta agar terkait proyek BTS 4G, uang yang diduga disalahgunakan agar segera dikejar.

"Dirjen supaya melakukan ini. Karena berdasarkan data kasar, 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, baru 2 T lebih," kata Mahfud.

"Sehingga yang menguap sampai sekarang, menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu," imbuh Plt. Menkominfo.

Mahfud menyebut, berdasarkan hitungan BPKP, dengan sepertiga dari Rp 10 triliun, sebenarnya cukup untuk melengkapi target BTS 4G.