Ini Strategi TikTok Lawan Hoaks dan Misinformasi pada Pemilu 2024 di Indonesia

CEO TikTok Shou Chew tengah berada di Indonesia. Dalam konferensi pers TikTok Southeast Asia Impact Forum 2023 di Jakarta, Kamis (15/6/2023). (Liputan6.com/ Giovani Dio Prasasti)

Liputan6.com, Jakarta - CEO TikTok Shou Zi Chew mengungkapkan respons platform berbagi video dan media sosial itu dalam menghadapi Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 di Indonesia, serta di beberapa negara lain,

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/6/2023), Shou mengakui bahwa dalam perjalannya, TikTok sudah melewati beberapa kali pemilu di berbagai negara. Perusahaan pun sudah banyak belajar dan melakukan kolaborasi.

"Kami tahu tanggung jawab kami adalah menyediakan platform untuk mengungkapkan ekspresi dan diskusi. Sangat penting bagi kami untuk menjaga integritas platform," klaim Shou.

Ia mengungkapkan, di TikTok, mereka membuat hub pemilu untuk mengidentifikasi dan menghapus ujaran kebencian serta misinformasi yang berbahaya, namun dengan tetap menjaga kebebasan berekpresi penggunanya.

Menurut Shou, misi TikTok adalah untuk menginspirasi kreativitas orang-orang. Dia mengklaim, perusahaan juga tidak ingin mengambil keuntungan dari Pemilu.

"Kami tidak mengambil iklan politik di platform. Masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan dan integritas adalah kata kunci platform kami," pungkasnya.

Sementara, Head of Public Policy TikTok Southeast Asia Teresa Tan, mengungkapkan mereka sudah memiliki beberapa strategi dalam menghadapi potensi penyebaran hoaks dan misinformasi di masa Pemilu 2024.

"Saya ingin memastikan kami menjunjung upaya integritas dengan sangat serius di platform," kata Teresa dalam konferensi pers TikTok Southeast Asia Impact Forum 2023.

Menjelang Pemilu 2024, berbagai persiapan dilakukan KPU. Salah satunya adalah strategi dan cara jitu menangkal hoaks yang biasanya ramai pada masa kampanye dan menjelang hari pemilihan.

2 dari 4 halaman

Hadirkan Hub Pemilu dan Gandeng Cek Fakta

Ilustrasi TikTok. — Ilustrasi Pengguna TikTok.(unsplash/Olivier Bergeron)

Ia menyebut, mereka telah memiliki kebijakan yang tidak mengizinkan misinformasi di TikTok, yang dapat berbahaya bagi masyarakat luas.

Teresa mengatakan, bagi para penggunanya, TikTok telah menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai negara, untuk membuat hub terkait Pemilu, di mana pengguna bisa mengakses informasi dari otoritas resmi.

"Jika Anda melihat konten yang mungkin terkait Pemilu, Anda akan bisa mengakses label ke hub Pemilu, di mana akan tersedia informasi faktual tentang pemilihan," kata Teresa.

Selain itu, perusahaan juga melibatkan mitra-mitra cek fakta di seluruh dunia, untuk membantu TikTok terkait seluruh proses verifikasi informasi soal Pemilu.

Nantinya, platform akan melihat konteks atau norma-norma sosial lokal, sebelum nantinya menindak sebuah konten misinformasi.

"Jika tidak yakin apakah konten tertentu sudah diverifikasi atau tidak benar, kami memastikan itu tidak muncul di feed For You TikTok, jadi tidak ada yang bisa mengakses misinformasi."

3 dari 4 halaman

Minta Pengguna Berpikir Sebelum Berbagi

Teresa Tan, Head of Public Policy TikTok Southeast Asia (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/6/2023) (Liputan6.com/Giovani Dio Prasasti)

Kemudian, apabila ada konten yang belum diverifikasi, TikTok akan memberikan notifikasi ke pengguna bahwa konten tersebut belum terverifikasi, dan memastikan apakah ia benar-benar ingin membagikannya.

"Ini supaya pengguna kami untuk berpikir sebelum berbagi," kata Teresa.

Teresa pun menegaskan bahwa TikTok juga membutuhkan kerja sama dalam upaya literasi digital. Maka dari itu, mereka pun menggandeng sejumlah mitra mulai dari non-profit, pemerintah, hingga universitas.

(Dio/Isk)

4 dari 4 halaman