Jelang Pemilu 2024, WhatsApp Gandeng Kominfo dan Bawaslu Gelar Workshop Lawan Misinformasi

Melalui rangkaian kegiatan ini, WhatsApp bertujuan menjangkau 800 tokoh masyarakat di 8 kota serta memberdayakan mereka untuk mengedukasi banyak pemilih melalui komunitasnya masing-masing.

Peserta juga berkesempatan mendengar dari Dr. La Ode Irman, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, bersama perwakilan dari Bawaslu, Siberkreasi, ICT Watch dan WhatsApp.

Acara lalu dilanjutkan dengan workshop tentang "Cek dan Laporkan Hoaks", yang disampaikan oleh digital youth ambassadors JaWAra Internet Sehat, program literasi digital yang dijalankan oleh WhatsApp dan ICT Watch.

Workshop ini mencakup cara yang bisa dilakukan masyarakat, untuk menemukan misinformasi di aplikasi perpesanan.

Pengguna dapat menggunakan alat di WhatsApp untuk memverifikasi (memeriksa dengan organisasi pemeriksaan fakta IFCN langsung di WhatsApp) dan mencegah penyebarannya.

Aplikasi WhatsApp juga memiliki beberapa alat seperti penanda pesan "diteruskan" dan "diteruskan berkali-kali", batas penerusan pesan, dan opsi untuk memblokir dan melaporkan pesan yang mencurigakan.

Di sisi lain, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemilu untuk mengamankan ruang siber dan sistem elektronik selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Jadi, kita punya Satgas Pemilu yang sudah bekerja sejak awal tahun dan selesai pekerjaannya setelah pelantikan presiden dan wakil presiden," kata juru bicara BSSN, Ariandi Putra dilansir dari Antara, Kamis (13/7/2023).

Satgas Pemilu yang dibentuk oleh BSSN bertugas untuk memperkuat keamanan sistem elektronik, menerapkan pencegahan dini, dan melakukan asistensi kepada lembaga terkait dalam menghadapi ancaman serangan siber saat Pemilu 2024.

"Satgas Pemilu BSSN fungsinya adalah memperkuat sistem, melakukan pencegahan dini, dan melakukan asistensi," ujar Ariandi.

BSSN juga akan melakukan pemeriksaan untuk menemukan kerentanan dan risiko keamanan sistem elektronik, Information Technology Security Assessment (ITSA) yang diharapkan dapat membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menerapkan tindakan penanganan ancaman serangan siber saat pemilu.

"Kita melihat secara utuh dari luar terkait dengan sistem elektronik, kita uji, dan kita lakukan ITSA dan laporan lengkapnya kita sampaikan ke KPU. Setelah itu, kita sampaikan (jika) ternyata ada titik-titik kerawanan atau kerentanan dan kita harapkan KPU dapat memperbaiki," tutur Ariandi.

Satgas Pemilu BSSN memiliki mekanisme kerja yang serupa dengan satgas penanganan siber dan sandi saat penyelenggaraan KTT G20 tahun lalu, satgas itu sukses menjaga keamanan siber selama rangkaian kegiatan internasional itu.

"Beberapa hal yang kita lakukan di satgas itu mengadopsi G20 karena pengamanan siber G20 berjalan dengan baik dan tidak terjadi apa-apa," tambah Ariandi.

Satgas Pemilu BSSN yang beranggotakan 171 orang itu juga melakukan kerja sama dengan KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan badan penegak hukum lain dalam rangka pengamanan ruang siber selama persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024.