Ramai Soal Wacana Skripsi Dihapus, Komentar Warganet Terbelah: Bakal Tetap Ada Penggantinya

Warganet lain menyebut, kalau skripsi dihapus, bakal ada pengganti lain sebagai standar kelulusan. Baik itu berbentuk proyek atau laporan lainnya.

"Kalau dihapus pun, mungkin bakal lebih parah lagi dari skripsi," kata akun Twitter lainnya.

"Walaupun skripsi dihapus pasti bakalan ada penggantinya dan belum tau juga bakalan lebih mudah atau lebih ribet dari skripsi. Tergantung kebijakan kampus juga sih palingan, nggak semua kampus bisa setuju sama keputusan baru ini," kata warganet lainnya.

"Sebenarnya nggak totally dihapus nggak sih, tapi ada cara lain untuk lulus jadinya kaya bikin jurnal ilmiah, terus yang lomba se-Indonesia itu apa sih guys, sama project akhir," kata pemilik akun Twitter yang lainnya.

Warganet lainnya menyebut, jika skripsi benar-benar dihapus, mahasiswa tingkat akhir bakal lebih pusing.

"Percayalah, lu bakalan lebih pusing lagi kalau skripsi dihapus," kata seorang pemilik Twitter.

"Kalo skripsi dihapus terus diganti sama project yang ribet mah tetap sama aja," kata seorang warganet.

Warganet yang lainnya menjelaskan bahwa skripsi tidak dihapus tetapi digantikan dengan tugas lain.

"Bukan dihapus lah, enak banget kalo kuliah ga ada bebannya, skripsi diganti tugas lain, bukan dihapus," katanya.

Mendikbud Nadiem Makarim baru-baru ini ramai jadi perbincangan karena menghadirkan kebijakan baru yang bertujuan untuk transformasi di bidang pendidikan.

Salah satunya adalah mahasiswa S1 kini tidak lagi wajib menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan.

Menurut Nadiem melalui Merdeka Belajar Episode ke-26 yang tayang di YouTube, standar nasional pendidikan tinggi bertransformasi menjadi lebih sederhana.

Penyederhanaan dilakukan pada sejumlah poin, yakni lingkup standar, standar kompetensi lulusan, dan standar proses pembelajaran dan penilaian.

Masih menurut Nadiem sebagaimana dikutip Antara, standar nasional pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan yaitu standar nasional kini berfungsi sebagai pengaturan framework dan tidak lagi bersifat perspekriptif dan detail seperti di antaranya terkait pengaturan tugas akhir mahasiswa.

Adapun sebelumnya, standar nasional pendidikan tinggi bersifat kaku dan rinci.

Oleh karena itu perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi.

Nadiem mencontohkan syarat kelulusan yang tidak relevan dengan zaman dan alokasi waktu yang diatur sampai per menit per minggu dalam satu Satuan Kredit Semester (SKS).

Transformasi juga dicontohkan terkait standar nasional pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan dijabarkan adalah terkait standar penelitian dan standar pengabdian.

Beberapa perubahan adalah penyederhanaan lingkup standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari delapan menjadi tiga standar, penyederhanaan pada standar kompetensi lulusan, serta penyederhanaan pada standar proses pembelajaran dan penilaian.