Akun Twitter Donald Trump Jr Diretas, Sebut Donald Trump Meninggal Dunia

Variety melaporkan, Kamis (21/9/2023), pesan-pesan tersebut diposting secara besar-besaran sekitar pukul 08:25 ET, dan memerlukan waktu setengah jam untuk dihapus dan memulihkan akun.

Dilansir PC Magazine, masih belum jelas bagaimana peretas mengambil alih akun Donald Trump Jr. tersebut. Namun dalam pembajakan tingkat tinggi lainnya, seperti mantan CEO Twitter Jack Dorsey, para penyerang terpaksa menggunakan pertukaran SIM untuk mendapatkan akses. 

Hal ini sering kali melibatkan pelaku yang mengelabui operator seluler agar mengkloning nomor ponsel korban ke kartu SIM baru, yang kemudian dapat ditempatkan di ponsel mereka sendiri.

Nomor telepon tersebut kemudian sering kali dapat dieksploitasi untuk memulai pengaturan ulang kata sandi untuk akun online mana pun yang telah didaftarkannya.

Hal itulah yang terjadi pada salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, yang juga mengalami serangan pertukaran SIM awal bulan ini, yang memungkinkan penyerang membajak akun Twitter-nya.

Pada tahun 2020, Twitter juga sempat mengalami peretasan besar-besaran pada akun-akun terverifikasi. Dilansir Deadline, akun tokoh-tokoh besar seperti Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, dan Jeff Bezos menjadi sasaran peretas.

Jeff Bezos, Kanye West, dan lainnya juga menjadi sasaran penipuan bitcoin, karena pesan diposting ke akun mereka yang meminta pengguna mengirimi mereka uang.

Beberapa akun perusahaan juga diretas, termasuk milik Uber dan Apple. Peretasan ini juga menimpa akun Warren Buffett dan Mike Bloomberg.

Agustus 2020, akun CEO Twitter Jack Dorsey juga diretas, dan pelakunya men-tweet hinaan rasial dan ancaman bom. Namun, pesan-pesan itu dengan cepat dihapus.

Insiden ini dengan cepat menarik perhatian di Capitol Hill, di mana Twitter dan platform teknologi lainnya berada di bawah pengawasan ketat karena sejumlah masalah termasuk praktik keamanan, penyebaran informasi yang salah, dan persepsi bias politik.

Setelah menetapkan kebijakan larangan iklan politik pada 2019, kini Twitter kembali melonggarkan aturan tersebut dan membebaskan para kandidat serta partai politik memasang iklan di platformnya.

Pembaruan kebijakan Twitter ini dilakukan menjelang pemilu Amerika Serikat pada 2024 mendatang. Namun, belum diketahui apakah terdapat jenis iklan politik yang dilarang oleh platform media sosial ini.

Dilansir Engadget, Rabu (30/8/2023), Twitter akan menerapkan kebijakan khusus, yakni unggahan promosi politik berbayar. Kebijakan itu termasuk aturan yang melarang promosi konten palsu dan konten yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap pemilu.

Tidak hanya itu, Twitter juga berencana membuat pusat transparansi periklanan global, sehingga pengguna dapat melacak iklan politik di platform tersebut. Perubahan kebijakan ini disebut akan memberikan dampak signifikan pada pemilu 2024 mendatang.

Ditambah lagi, Twitter juga kini tengah membentuk tim yang mengawasi kebijakan keselamatan dan pemilu untuk memerangi manipulasi konten, menampilkan akun-akun tidak autentik, serta memantau ancaman-ancaman yang mungkin muncul pada platform tersebut.