Hoaks Soal Pemilu Meningkat, Kementerian Kominfo Siapkan Strategi Cegah Information Disorder

KPU Gelar Simulasi Pemilu 2024 — Petugas menunjukkan surat suara saat simulasi Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Simulasi digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan ada kenaikan isu hoaks seputar Pemilu di awal 2023, jika dibandingkan dengan 2022. Jumlah ini kembali naik, setelah sebelumnya kenaikan tercatat terjadi pada 2019.

"Pada awal 2023 hingga 19 September 2023 ini ditemukan 152 hoaks Pemilu, sehingga total isu hoaks sejak 2018 sampai 19 September 2023 sebanyak 1.471 isu hoaks," tutur Menkominfo dalam acara peluncuran inisiatif Yuk Pahami Pemilu dari Google Indonesia di Jakarta.

Budi Arie menuturkan, Kementerian Kominfo pun telah bersiap untuk mengantisipasi penyeberan isu hoaks menjelang Pemilu. Langkah penanganan pun dilakukan pada tingkat hulu, tengah, dan hilir.

Di tingkat hulu, Kominfo terus melakukan peningkatan literasi dan kecakapakan digital masyarakat dalam merespons hoaks melalui kampanye, edukasi, dan sosialisasi anti hoaks lewat Gerakan Nasional Literasi Digital.

"Pada tingkat menengah, kami melakukan penerbitan klarifikasi hoaks terkait pemilu (hoaks debunking). Bersama platform digital, kami juga melakukan take-down (penghapusan) konten hoaks terkait pemilu dan pemutusan akses situs yang mengandung hoaks pemilu," tuturnya.

Sementara pada tingkat hilir, Kementerian Kominfo memberikan dukungan data pada Bareskrim Polri untuk melakukan upaya penegakan hukum, terhadap pembuat dan penyebar hoaks Pemilu.

Langkah ini diambil karena Menkominfo menilai antisipasi terhadap information disorder sangat penting di masa pemilu. Ia menuturkan, ada banyak pelajaran yang dari negara lain akibat information disorder di masa pemilu.

"Disinformasi dalam kegiatan elektoral dapat mengakibatkan polarisasi antar masyarakat secara berkepanjangan, menurunnya kepercayaan pada demokrasi dan institusi pemerintahan, serta menimbulkan instabilitas politik yang menghambat roda perekonomian," tuturnya menjelaskan.

Google dan Youtube Indonesia berkomitmen menghadirkan Pemilu 2024 yang damai tanpa hoaks. Komitmen itu diwujudkan dalam peluncuran acara Yuk Pahami Pemilu.

2 dari 3 halaman

Strategi Kementerian Kominfo Hadirkan Ruang Digital Sehat untuk Dukung Pemilu Damai 2024

Yuk Pahami Pemilu Google dan YouTube Indonesia. Liputan6.com/Agustinus Mario Damar.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengajak semua elemen masyarakat mewujudkan Pemilu Damai 2024 dengan menciptakan ruang digital yang sehat. Hal itu ia ungkapkan saat peluncuran inisiatif bertajuk Yuk Pahami Pemilu dari Google Indonesia.

Menurut Budi Arie, ruang digital yang sehat merupakan hal penting menjelang Pemilu 2024, mengingat penetrasi internet telah mencapai 78 persen penduduk Indonesia.

Oleh sebab itu, Menkominfo menuturkan, pemanfaatan internet di Pemilu tahun depan akan lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya. Kementerian Kominfo pun sudah menyiapkan tiga strategi utama untuk merespons dinamika dan tantangan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Adapun tiga strategi tersebut adalah memperkuat moderasi konten negatif, kampanye digital bersama stakeholders strategis, dan orkestrasi komunikasi publik Pemilu Damai di platform digital.

"Kementerian Kominfo hadir mendorong agenda Pemilu Damai 2024. Agenda ini akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam 13 bulan ke depan, dengan tujuan mewujudkan Pemilu yang damai, bermartabat, dan berkualitas, sebagai tolak ukur kedewasaan demokrasi, dengan menciptakan ruang digital yang sehat," tutur Menkominfo saat peluncuran inisiatif Yuk Pahami Pemilu oleh Google Indonesia.

Langkah itu juga dilakukan mengingat data KPU menunjukkan ada peningkatan jumlah pemilih sebesar 12 persen menjadi 204 juta pemilih di 2023. Lalu, ada 50 persen pemilih di Pemilu tahun depan merupakan generasi milenial dan z.

Ia pun menuturkan, pelaksanaan agenda Pemilu Damai 2024 ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan platform digital, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta kementeria dan lembaga strategis lain.

"Kami mengharapkan seluruh stakeholder bisa terus membantu dan bekerja sama untuk mewujudkan itu semua," tutur Menkominfo menutup pernyataannya.

3 dari 3 halaman

Inisiatif Google Hadirkan Sumber Informasi Terpercaya untuk Masyarakat Jelang Pemilu 2024

Untuk diketahui, Google menyatakan dukungannya untuk proses demokrasi Indonesia yang akan melakukan Pemilu di tahun ini. Dukungan ini ditunjukkan lewat inisiatif yang diberi nama Yuk Pahami Pemilu.

Lewat inisiatif ini, Google ingin memberikan akses informasi yang kredibel bagi para pemilih di Indonesia menjelang gelaran Pemilu 2024. Inisiatif ini juga hadir karena berdasarkan data terkini, ada lebih dari 50 persen pemilih muda yang akan berpartisipasi dalam Pemilu depan.

"Misi utama kami adalah mengorganisasikan informasi dunia agar bermanfaat dan dapat diakses secara universal," tutur Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia Putri Alam dalam pelucuran inisiatif Yuk Pahami Pemilu di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Untuk mendukung inisiatif ini, Google juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terakit, seperti KPU dan Bawaslu. Diharapkan dengan inisiatif ini, masyarakat bisa mengakses informasi yang kredibel dan benar melalui sejumlah produk Google.

Salah satu hal yang dilakukan Google lewat inisiatif ini adalah dengan melindungi pengguna dari konten yang berbahaya dan ilegal. Selain itu, inisiatif ini juga hadir untuk menyediakan informasi yang bisa diandalkan oleh masyarakat.

Bentuk inisiatif ini ditunjukkan dengan langkah Google yang akan menampilkan hasil penelusuran terkait Pemilu, baik di Google Search dan YouTube, dari sumber yang otoritatif.

Selain itu, Google menyatakan tidak segan untuk menghapus konten yang berisiko. "Kami berkomitmen menyediakan informasi yang terpercaya bagi pengguna," tutur Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Indonesia dan Asia Selatan, Danny Ardianto.

(Dam/Ysl)