Para Pengiklan Ramai-Ramai Tinggalkan X Twitter, Buntut Cuitan Elon Musk soal Teori Konspirasi Antisemit

Elon Musk telah menghadapi tuduhan menoleransi pesan-pesan antisemit di platform tersebut sejak membelinya tahun 2022 lalu. Dan konten-konten di aplikasi X semakin mendapat perhatian sejak terjadinya perang antara Israel dan Hamas.

Terkait postingan Musk, juru bicara Gedung Putih Andrew Bates mengungkapkan, “kami sangat mengutuk promosi kebencian antisemit dan rasis yang menjijikkan ini, yang bertentangan dengan nilai-nilai inti kami sebagai orang Amerika."

CEO X sekaligus mantan eksekutif NBCUniversal Linda Yaccarino mengatakan bahwa “pandangan X selalu sangat jelas bahwa diskriminasi oleh semua orang harus dihentikan secara menyeluruh.”

“Dalam hal ini, sangat jelas upaya kami untuk memerangi antisemitisme dan diskriminasi. Tidak ada tempat untuk hal tersebut di mana pun di dunia ini — hal ini jelek dan salah,” kata Yaccarino.

Dan diketahui, kini akun-akun yang ditemukan oleh Media Matters memposting materi antisemit tidak lagi dapat dimonetisasi dan postingan tertentu akan diberi label “media sensitif,” menurut pernyataan dari X.

Namun, Musk mengecam Media Matters sebagai “organisasi jahat.”

Sebelumnya, berdasarkan sebuah penelitian terbaru dari Center for Countering Digital Hate (CCDH), Twitter alias X dilaporkan gagal dalam memoderasi ujaran kebencian. Mulai dari konspirasi antisemit, pemuja Hitler, hingga merendahkan umat Islam dan Palestina (Islamofobia). 

Per 31 Oktober 2023, melalui alat pelaporan X, setiap postingan di platform tersebut dilaporkan membahas dan update terhadap informasi mengenai konflik yang sedang berlangsung.

Dengan alat pelaporan X atau Twitter tersebut, pengguna bisa menandai postingan yang mengandung ujaran/simbol/logo kebencian, penghinaan, stereotip rasis atau seksis, dehumanisasi, dan diskriminasi.

Dilansir Tech Crunch, Kamis (16/11/2023), CCDH telah mengumpulkan 200 sampel postingan dari 101 akun X yang menampilkan tweet mengandung ujaran kebencian.

Adapun sebanyak 196 dari 200 sampel postingan tersebut, terpantau masih online. Sementara satu akun ditangguhkan setelah dilaporkan dan dua akun “dikunci”.

Dan dari 101 akun di aplikasi X yang dijadikan sampel, sebanyak 82 akun adalah akun terverifikasi berbayar dengan centang biru.

Dari contoh postingan yang disertakan dalam laporan CCDH, beberapa di antaranya kini diberi label yang bertuliskan “Visibilitas terbatas: Postingan ini mungkin melanggar aturan X terhadap Perilaku Kebencian.” 

Konten lainnya, termasuk postingan yang mempromosikan konspirasi antisemit dan menggunakan bahasa yang tidak manusiawi untuk menormalisasi kekerasan terhadap Muslim, tetap online tanpa label.

“X berusaha meyakinkan pengiklan dan masyarakat bahwa mereka mampu menangani ujaran kebencian. Namun, penelitian kami menunjukkan bahwa ini hanyalah kata-kata kosong,” kata CEO Center for Countering Digital Hate, Imran Ahmed. 

Dalam pedoman keselamatannya, X menyatakan bahwa pengguna “tidak boleh menyerang orang lain berdasarkan ras, etnis, asal kebangsaan, kasta, orientasi seksual, gender, identitas gender, afiliasi agama, usia, disabilitas, atau penyakit serius.” 

Kini, di bawah kepemimpinan Elon Musk, perusahaan telah mengurangi tenaga kerja moderasi konten, membatalkan kebijakan keselamatan yang melindungi kelompok marginal, dan mengizinkan pengguna X yang sempat di-banned kembali aktif di platform tersebut.

Bahkan, pada 2023 ini, X mengajukan gugatan terhadap CCDH , dengan tuduhan bahwa organisasi nirlaba tersebut menggunakan data di platformnya tanpa izin dan dengan sengaja merusak bisnis periklanan perusahaan tersebut. 

CCDH menyatakan bahwa X menggunakan ancaman hukum untuk membungkam penelitiannya, yang menjadi faktor utama dalam sejumlah laporan tentang lemahnya moderasi konten X di bawah kepemimpinan Elon Musk.

Pada hari yang sama ketika CCDH merilis laporan barunya, X menerbitkan postingan blog yang menggembar-gemborkan sistem moderasi kontennya selama konflik yang sedang berlangsung di Israel dan Gaza. 

Perusahaan mengatakan bahwa mereka telah mengambil tindakan terhadap lebih dari 325.000 konten yang melanggar Ketentuan Layanannya. Tindakan tersebut mencakup pembatasan jangkauan postingan, penghapusan postingan, atau penangguhan akun.