Wamenkominfo: Banyak Anak Muda dan Startup Indonesia Tertarik Mendalami AI

Pada kesempatan tersebut, Nezar juga mengingatkan bahwa jelang Pemilu 2024, masyarakat harus lebih kritis terhadap konten-konten yang beredar di internet dan media sosial, mengingat penggunaan AI juga semakin marak.

Nezar mengatakan, dengan keberadaan platform seperti ChatGPT, seseorang bisa menyalahgunakannya untuk memproduksi berbagai narasi, termasuk disinformasi dan misinformasi.

"Memang ini satu tantangan, karena dengan adanya bot juga di media sosial, yang kita sebut cyber army dan semacamnya, bisa pakai itu untuk pumping volume dan meningkatkan variasi-variasi narasi," ujarnya.

Dengan semakin kompleksnya teknologi AI yang juga sudah bisa terkoneksi dengan media sosial, apabila tidak teratur dan dipakai dengan tidak bertanggung jawab, menurut Nezar, akan ada risiko kekacauan informasi.

Nezar juga mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan check dan recheck, apabila menerima sebuah informasi di media sosial, mengingat saat ini, AI juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan misinformasi.

"Kalau menerima konten yang agak meragukan, misalnya too good to be true, seperti contohnya presiden berbahasa Mandarin, tentu saja menimbulkan pertanyaan, itu bisa cek ke sumber yang otoritatif," imbaunya.

Nezar juga mengungkapkan Indonesia punya tiga usulan atau gagasan dalam rangka merespons perkembangan kecerdasan buatan.

Menurut Nezar, usulan ini sudah disampaikan dalam AI Safety Summit, yang diikuti 28 negara, bersama dengan sejumlah perusahaan teknologi di London, Inggris beberapa waktu lalu.

"Kami menawarkan tiga hal yang kami sebut 3P di dalam forum itu," tuturnya.

Ia mengungkapkan, "P" yang pertama adalah Policy atau kebijakan, yang dimaksudkan untuk mengatur ekosistem, mulai dari desain, pengembangan, hingga pemakaian.

Kedua adalah Platform kecerdasan buatan, di mana menurut Nezar, platform harus menjamin inklusivitas, transparansi, hingga non-diskriminasi.

"P" terakhir adalah terkait People atau sumber daya manusia dan hubungannya dengan alat-alat AI, serta empowerment manusianya itu sendiri.

"Karena ada digital divide, di dunia masih terjadi. Kesenjangan akses, kesenjangan pengetahuan soal digital, dan lain-lain, akan memengaruhi interaksi dengan artificial intelligence, dalam soal data," ujarnya.

Nezar menjelaskan, 'makanan' dari kecerdasan buatan adalah data. Terkait ini, kesadaran terhadap data memang belum setinggi negara lain seperti Amerika Serikat atau Eropa, tapi Indonesia sudah memiliki UU Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Wamenkominfo mengungkapkan Peraturan Pemerintah turunan UU PDP pun telah disiapkan, dan segera akan selesai tidak lama lagi, di mana nantinya akan diturunkan lagi ke Peraturan Menteri dan seterusnya.

"Ini saya kira satu kemajuan yang cukup bagus, walaupun tidak khusus mengatur soal AI, tetapi ada baseline. Bagaimana perlindungan data di sektor emerging technology, jadi AI mungkin bisa masuk di situ," Nezar memungkaskan.