Liputan6.com, Jakarta - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) menargetkan 5.618 Base Transceiver Station (BTS) yang mereka bangun dapat beroperasi pada 2024.
Hal ini sebagai upaya BAKTI Kominfo dalam mempercepat pemerataan konektivitas digital melalui pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Baca Juga
Direktur Utama BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar juga menyebut, Satelit Republik Indonesia atau Satria-1, akan beroperasi dan mulai menjangkau fasilitas layanan publik, terutama di daerah 3T akhir tahun ini.
Advertisement
Mengutip siaran pers, Senin (18/12/2023), Satria-1 sebelumnya diluncurkan pada 18 Juni 2023 lalu, dan memiliki kapasitas 150 Gbps.
"Satria-1 dengan kapasitas 150 Gbps, terbesar di Asia dan ke-5 di dunia, bisa dimanfaatkan sebagai layanan akses internet ke 37 ribu titik dengan kecepatan sampai 5 Mbps," kata Fadhilah.
Untuk mendukung pengoperasian Satelit ini, dibangun juga 11 stasiun bumi (gateway) di beberapa wilayah yaitu, Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura.
BAKTI Kominfo juga menegaskan akan merampungkan proyek pembangunan BTS 4G di daerah 3T.
Untuk ini, mereka sudah berkoordinasi dan mendapatkan bantuan berupa peninjauan dan pendampingan dari Tim Jamdatun Kejaksaan Agung dan Satuan Tugas (Satgas) BAKTI dalam mengkaji setiap opsi maupun langkah yang akan diambil.
Setelah melalui proses dan mengikuti pendampingan serta rekomendasi Satgas BAKTI Kominfo, komitmen ini dituangkan lewat penandatangan kontrak operation dan maintenance dengan para mitra untuk pengoperasian BTS 4G.
Penandatanganan kerja sama pengoperasian BTS 4G ini sempat tertunda lantaran adanya kasus hukum pada pertengahan 2023.
"Dengan dilandasi itikad baik untuk memberikan layanan kepada saudara-saudara kita di daerah 3T, kami menargetkan 5.618 BTS dapat beroperasi dan dirasakan manfaatnya pada 2024," kata Fadhilah.
"Tentunya pengoperasian BTS 4G ini dengan memenuhi aspek legal, compliance dan kaidah-kaidah keuangan negara," pungkasnya.
Literasi Digital Juga Perlu Ditingkatkan
Fadhilah juga mengingatkan bahwa selain pemerataan infrastruktur digital, persoalan terkait literasi juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi kesenjangan digital.
Maka dari itu, menurutnya, dibutuhkan dukungan dan kerja sama semua pihak, termasuk media, dalam meningkatkan literasi digital masyarakat.
"Digitalisasi tidak hanya menyangkut persoalan pemerataan infrastruktur. Peningkatan literasi juga menjadi penting sehingga masyarakat bisa memanfaatkan infrastruktur digital yang ada dengan baik," kata Fadhilah.
"Karena itu, kami mengharapkan adanya kolaborasi terutama dari media dalam upaya peningkatan literasi masyarakat dan pengembangan talenta-talenta cakap digital," pungkasnya.
Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, sementara itu mengatakan BAKTI mendapatkan amanat dan punya peran strategis dalam pemerataan penyediaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Menurutnya, ini bukan hal mudah karena menyangkut soal perencanaan, pembangunan, dan pemerataan konektivitas digital.
Setelah itu, masih ada tugas tentang bagaimana agar infrastruktur dan layanan TIK tersebut dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat utamanya di wilayah 3T.
Heru mengatakan bahwa BAKTI harus kembali ke jati dirinya dalam menjalankan amanat tersebut, dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara transparan. Selain itu, dibutuhkan kerja sama dengan semua pihak, termasuk media.
"Media juga memiliki peran besar untuk menginformasikan dengan baik dan mendorong masyarakat memanfaatkan infrastruktur dan layanan yang dibangun oleh BAKTI guna mensejahterakan masyarakat di seluruh penjuru tanah air," kata Heru.
Advertisement
2023 Tak Mudah Buat BAKTI
Adapun, dalam konferensi pers pada Jumat pekan lalu, Fadhilah mengakui bahwa 2023 bukan merupakan tahun yang mudah buat BAKTI.
Seperti diketahui, awal tahun ini, BAKTI Kominfo tersandung kasus korupsi pengadaan Base Transceiver Station atau BTS 4G di wilayah 3T. Kasus ini membuat mantan Dirut BAKTI Anang Latief dan Mantan Menkominfo Johnny G. Plate jadi tersangka.
"Ombaknya sangat besar, memang bukan tahun yang mudah buat kami di direksi, di manajemen, untuk menyelesaikan target-target di tahun 2023," kata Fadhilah.
Meski begitu, ia mengatakan bahwa tahun ini dirinya juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya saat ia menjadi pimpinan BAKTI, termasuk dari media dan industri.
"Walaupun memang ada tetap kritik, itu menurut saya menjadi bagian dari dinamika pembangunan. Saya tahu, kita semua mengharapkan penggunaan uang negara menjadi efisien," katanya.
"Jadi beberapa kritik, beberapa solusi yang menurut teman-teman di industri, ini harusnya lebih baik dibanding yang satu, itu juga tetap kami perhatikan," tutur Fadhilah.
Lanjutkan Pembangunan BTS di 2024
Lebih lanjut, di 2024, Fadhilah berharap agar lokasi-lokasi BTS yang sempat bermasalah dengan hukum, juga dapat dilanjutkan lagi pembangunannya dan dapat memberikan manfaat dengan masyarakat.
"Karena memang berbeda dengan penyediaan akses internet, untuk lokasi BTS ini benar-benar dibangun di wilayah yang sangat tertinggal, terluar, terpencil, perbatasan, dan terdepan," kata Fadhilah.
"Jadi memang desa-desa yang selama ini mungkin di antara mereka ratusan penduduknya adalah orang-orang yang menerima layanan seluler atau internet," ia mengimbuhi.
Fadhilah menambahkan, BAKTI juga mengapresiasi dukungan maupun kritik yang diberikan oleh media terhadap kinerja mereka. Ia berharap agar ke depannya, kerja sama antara BAKTI Kominfo dan media dapat terus diperkuat.
"Peran media sebagai pengawas dan juga sebagai lembaga yang memberikan langkah-langkah antisipatif kepada BAKTI Kominfo itu sangat membantu kami untuk meluruskan niat awal BAKTI," kata Fadhilah.
"Bahwa kita memang menuju suatu kondisi di mana digital divide ini akan kita selesaikan melalui pembangunan infrastruktur TIK," pungkasnya.
Advertisement