AS Tuduh Apple Monopoli Pasar Smartphone, Perusahaan Lawan Balik!

Laporan setebal 88 halaman tersebut berfokus pada lima area di mana Apple diduga menyalahgunakan kekuasaannya.

Misalnya, AS menuduh Apple menggunakan proses peninjauan aplikasinya untuk menjegal pengembangan superapp dan aplikasi streaming, karena khawatir aplikasi tersebut akan memberikan lebih sedikit dorongan bagi pelanggan untuk tetap menggunakan iPhone.

Laporan itu juga mengatakan bahwa Apple telah mempersulit koneksi iPhone ke smartwatch merek lain dan memblokir bank serta perusahaan keuangan lainnya untuk mengakses teknologi tap-to-pay miliknya.

Pemblokiran tersebut memungkinkan Apple memperoleh biaya miliaran dari pemrosesan transaksi Apple Pay.

Keluhan itu juga berfokus pada cara Apple memperlakukan pesan yang dikirim dari ponsel pesaingnya, membedakannya dengan ikon gelembung hijau dan membatasi video serta fitur lainnya.

Dikatakan bahwa tindakan Apple telah menciptakan “stigma sosial” yang membantu raksasa teknologi itu mempertahankan posisinya di pasar.

Kendati demikian, Apple melawan gugatan tersebut dan menyangkal klaim tersebut.

Apple mengatakan pelanggan setia terhadap pelayanannya karena fitur yang diberikan Apple dirasa bermanfaat

Selain itu, menurut Apple, berdasarkan hukum AS, perusahaan bebas memilih mitra bisnisnya. Mereka telah menunjuk pada masalah privasi dan keamanan untuk membenarkan aturannya.

Perusahaan mengatakan akan meminta pengadilan untuk membatalkan gugatan tersebut.

“Kami yakin gugatan ini salah berdasarkan fakta dan hukum, dan kami akan melakukan pembelaan keras terhadapnya,” kata perwakilan Apple.

Ini merupakan tuntutan hukum ketiga yang dihadapi Apple dari pemerintah AS sejak 2009 dan gugatan antimonopoli pertama yang diajukan terhadap perusahaan tersebut di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.

Jika pemerintah memenangkan persidangan, hal ini dapat memaksa Apple untuk merombak kontrak dan praktik yang ada saat ini, atau bahkan menyebabkan perpecahan di internal perusahaan.

Karena kasus ini, saham Apple turun lebih dari 4% karena investor mencerna implikasi dari pertarungan hukum tersebut.

Apple menghadapi reaksi hukum yang semakin besar atas ekosistem iOS dan praktik bisnisnya.

Mereka terlibat dalam kasus hukum yang panjang dengan Epic Games, pembuat Fortnite.

Bulan lalu, Apple didenda €1,8 miliar oleh Uni Eropa karena melanggar undang-undang persaingan dalam streaming musik.

Perusahaan tersebut telah mencegah layanan streaming untuk memberi tahu pengguna tentang opsi pembayaran di luar App Store Apple, kata Komisi Eropa.

Komisaris persaingan usaha Margrethe Vestager mengatakan Apple telah menyalahgunakan posisi dominannya di pasar selama satu dekade, dan memerintahkan raksasa teknologi itu untuk menghapus semua pembatasan.

Profesor Universitas Vanderbilt Rebecca Allensworth menyebut kasus ini sebagai "sebuah pertunjukan sinema", menyusul tuntutan hukum lain yang diajukan Departemen Kehakiman terhadap raksasa teknologi besar.

Dia mengatakan, hal ini adalah tentang meningkatkan fungsionalitas antar smartphone dan menjadikan teknologi dan perangkat lunak lebih mudah diakses oleh konsumen dan bisnis lainnya.

“Ini bukan tentang memecah Apple menjadi unit-unit kecil atau memisahkan divisi-divisi perusahaan,” katanya.

Anat Alon-Beck, profesor hukum bisnis di Case Western Reserve University di Ohio, mengatakan gugatan baru Departemen Kehakiman “jauh lebih luas” dibandingkan gugatan hukum sebelumnya di Uni Eropa.

“Ini bukan hanya tentang biaya toko aplikasi sebesar 30%, tetapi tentang praktik inti Apple yang tidak adil,” katanya.

“Apple secara sistematis mengucilkan pesaingnya dari ekosistem Apple. Dengan cara itu, Apple merugikan banyak bisnis startup, pemangku kepentingan, costumer, dan, menurut pendapat saya, termasuk pemegang sahamnya,” ujarnya.

Menurut Departemen Kehakiman, pangsa Apple di pasar smartphone AS melebihi 70%, dan pangsa pasar smartphone yang lebih luas melebihi 65%.