Kominfo Diminta Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Kasih Izin Operasional Starlink di IKN

Liputan6.com, Jakarta - Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Budi Arie Setiadi mengungkapkan layanan internet satelit milik Elon Musk, Starlink, akan melakukan uji coba di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Mei 2024.

Setelah melakukan uji coba, Starlink memiliki peluang untuk mendapatkan izin operasional dari pemerintah.

"Kalau uji cobanya berlangsung baik, terus ULO atau uji laik operasinya kita keluarkan dan memenuhi semua peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, kami akan izinkan Starlink beroperasi," tutur Budi Arie.

Terkait hal tersebut, Lilly S. Wasitova, seorang aerospace engineer dan praktisi teknologi kerdirgantaraan, mengatakan faktor keamanan dan kedaulatan harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin operator satelit yang akan beroperasi di Indonesia.

“Itu yang membuat sampai saat ini India menolak operasional Starlink di negaranya. Masuknya Starlink bisa menjadi faktor kemanan dan kedaulatan India menjadi rentan. Saya tak yakin Indonesia memiliki kajian yang mendalam mengenai kedua aspek tersebut ketika Starlink diberikan izin usaha,” kata Lilly malalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/4/2024).

Ia menilai teknologi ruang angkasa itu seolah-olah senyap dan terlihat kasat mata, namun punya potensi ancaman keamanan serta kedaulatan suatu negara.

India sebagai negara menolak kehadiran Starlink pasti memiliki kajian yang mendalam mengenai potensi ancaman keamanan dan kedaulatan. Salah satu keamanan yang ingin dijaga adalah data pribadi dan data demografi masyarakat.

"Enggak bisa disamakan kepentingan negara dengan entitas bisnis. Saya berharap Indonesia sebagai negara berdaulat dapat mencontoh India dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan ketika Starlink hadir langsung untuk melayani masyarakat,” ujar Lilly.

Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan kekuatan ekonomi besar dan jumlah penduduk yang sangat banyak, harusnya diproteksi pemerintah dari potensi ancaman kedaulatan dan kemaslahatan rakyatnya dari upaya-upaya yang merugikan negara.