Uni Eropa Selidiki Meta soal Dugaan Disinformasi Pemilu 2024

Presiden Komisi Eropa menyebut Meta, Facebook, dan Instagram mungkin melanggar Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act/DSA).

DSA adalah undang-undang penting yang disahkan pada tahun 2022, di mana memberikan wewenang kepada Uni Eropa untuk mengatur platform sosial.

Undang-undang ini memperbolehkan Komisi Eropa untuk mengenakan denda besar kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran, hingga enam persen dari omzet tahunan suatu perusahaan secara global.

Dalam pernyataannya kepada Engadget, Meta mengatakan, “Kami memiliki proses yang mapan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko pada platform kami. Kami berharap dapat melanjutkan kerja sama dengan Komisi Eropa dan memberikan mereka rincian lebih lanjut mengenai hal ini.”

Penyelidikan Komisi Eropa akan mencakup kebijakan dan praktik Meta terkait dengan iklan yang menipu dan konten politik di layanannya.

Hal ini juga membahas tidak tersedianya wacana sipil pihak ketiga yang efektif secara real-time dan alat pemantauan pemilu menjelang pemilu Parlemen Eropa.

Penyelidikan terakhir mengacu pada penghentian Meta terhadap alat CrowdTangle, yang digunakan oleh para peneliti dan pemeriksa fakta selama bertahun-tahun untuk mempelajari bagaimana konten menyebar di Facebook dan Instagram.

Sejumlah kelompok menandatangani surat terbuka bulan lalu, mengatakan bahwa rencana penutupan Meta selama pemilu global tahun 2024 merupakan “ancaman langsung” terhadap integritas pemilu global.

Meta mengatakan kepada Engadget bahwa CrowdTangle hanya menyediakan sebagian kecil dari data yang tersedia untuk umum dan tidak akan berfungsi sebagai alat pemantauan pemilu yang lengkap.

Perusahaan mengatakan sedang membangun alat baru untuk memberikan data yang lebih komprehensif kepada peneliti dan pihak luar lainnya.

Meta menyebut saat ini sedang merekrut mitra pengecekan fakta pihak ketiga untuk membantu mengidentifikasi informasi yang salah.