Ikuti Eropa, Jepang Paksa Apple Buka Akses Toko Aplikasi Selain App Store

Perusahaan teknologi besar seperti Apple dan Google dipastikan akan terkena dampaknya. Jika RUU tersebut berhasil lolos melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Jepang, RUU tersebut akan menjadi undang-undang.

Berbeda dengan negara lain, proses legislatif di Jepang tidak memerlukan tanda tangan perdana menteri agar suatu rancangan undang-undang dapat berlaku. Diperkirakan penerapan undang-undang yang dihasilkan dari RUU ini baru akan terjadi pada tahun 2025.

Jika proposal ini berhasil, akan menandai pergeseran lanskap pasar digital Jepang. Hal ini berpotensi membuka peluang baru bagi pengembang aplikasi.

Dengan menyelaraskan prinsip-prinsip DMA Uni Eropa, Jepang ingin menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif dan transparan. Dampak dari perubahan peraturan ini kemungkinan besar akan berdampak pada industri teknologi. Hal ini juga dapat mempengaruhi cara perusahaan besar beroperasi dan berinteraksi di pasar Jepang.

Sementara itu, Apple juga sedang berjuang agar tidak kena denda di pasar Uni Eropa. Hal ini karena Apple tak terima dituduh memonopoli pasar. 

Oleh karena itu, mereka mengajukan banding atas keputusan denda, dengan alasan bahwa Uni Eropa gagal menemukan bukti yang dapat dipercaya mengenai kerugian konsumen.

Apple saat ini dilaporkan tengah menentang denda antimonopoli senilai €1,8 miliar (USD 1,95 miliar atau sekitar Rp 31,2 triliun) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

Uni Eropa menjatuhkan hukuman pada Maret 2024 setelah Apple ditetapkan telah membatasi layanan streaming musik pesaing di App Store, menyusul keluhan dari Spotify pada 2019.

Menurut laporan Bloomberg, dikutip dari Engadget, Rabu (22/5/2024), Apple kini telah mengajukan gugatan dalam upaya untuk membatalkan keputusan tersebut.

Bersamaan dengan denda itu, Uni Eropa juga menginstruksikan Apple untuk berhenti memblokir platform streaming musik saingannya agar tidak memberi tahu pengguna bahwa mereka dapat mendaftar ke layanan mereka dengan biaya lebih rendah dari App Store.

Spotify mengklaim harus menaikkan harga berlangganan untuk menutupi biaya, terkait cara Apple menjalankan App Store.

Spotify pun tidak bisa meningkatkan tarif Premium secara langsung melalui aplikasi iOS, karena harus membayar komisi kepada Apple.

Apple menyatakan Spotify tidak membayar apa pun, meskipun Spotify memanfaatkan API, alat pengujian beta, dan lainnya.

Keluhan Spotify sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pasar Digital (Digital Markets Act).

Undang-undang tersebut menghentikan dominasi gatekeepers tertentu, termasuk Apple dan Google Play Store, yang melarang pengembang memberi tahu pengguna tentang cara yang lebih murah untuk membayar produk mereka di luar pasar aplikasi.

Uni Eropa saat ini sedang menyelidiki kedua perusahaan tersebut atas kepatuhan mereka terhadap aspek hukum tersebut.