Belajar dari Insiden Ransomware di PDNS 2, Pemerintah Perketat Keamanan PDN Cikarang

Pembangunan pusat data nasional ditargetkan tuntas 2024. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan akan menghadirkan infrastruktur digital yang andal. Karenanya, PDN (Pusat Data Nasional) yang tengah dibangun di Cikarang, Jawa Barat menjadi salah satu proyek yang mendapatkan perhatian khusus.

Terlebih, usai insiden ransomware yang menyerang PDNS 2 (Pusat Data Nasional Sementara) beberapa waktu lalu, pemerintah makin memperketat keamanan siber di proyek PDN Cikarang.

Menurut Dirjen Aptika (Direktur Jenderal Aplikasi Informatika) Kementerian Kominfo Hokky Situngkir, kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga dalam meningkatkan sistem keamanan data nasional.

"Harus diakui bahwa insiden PDNS 2 itu memeranguhi bagaimana kita memperbaiki proses pembangunan dan sebagainya. Tetapi, PDN sendiri, kami kira tidak berhenti ya, masih jalan. Pemerintah kini semakin memperhatikan dari sisi kualitas serta keamanan PDN Cikarang," tutur Hokky dalam siaran pers yang diterima, Minggu (11/8/2024).

Lebih lanjut Hokky menuturkan, perkembangan pembangunan masterplan infrastruktur PDN Cikarang saat ini telah mencapai lebih dari 70 persen. Sementara aspek desain telah rampung lebih dari 80 persen.

Dengan perkembangan tersebut, pemerintah optimistis PDN Cikarang dapat beroperasi pada awal 2025. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala untuk memastikan fasilitas tersebut siap digunakan.

"Kita evaluasi terus-menerus, backup, rancangannya. Intinya sudah bisa aktif tahun depan awal. Infrastruktur desain sudah naik beberapa persen dari sebelumnya," tutur Hokky.

Kendati demikian, ia menyatakan waktu peresmian PDN masih menunggu arahan pimpinan. Yang pasti, ia menyatakan, timeline pembangunan PDN ini tidak terlalu terganggu insiden ransomware yang terjadi beberapa waktu lalu.

2 dari 3 halaman

Kominfo Ancam Tutup 42 Jasa Pembayaran Judi Online Ini, Cek Daftarnya

Perangi Judi Online, Menkominfo Budi Arie Setiadi Gandeng MUI — Menkominfo Budi Arie Setiadi meminta sosialisasi pencegahan judi online terus dilakukan dengan sasaran masyarakat luas. Hal tersebut bisa dilakukan melalui satuan kerja di Kementerian Kominfo. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menjatuhkan sanksi takedown atau pencabutan tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 21 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang terkait dengan judi online.

“Pada Jumat, 9 Agustus 2024, Kominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada para PJP untuk memastikan layanannya tidak memfasilitasi transaksi judi online,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, melalui keterangannya, Sabtu (10/8/2024).

Ada 21 PJP dengan 42 sistem elektronik (jasa pembayaran) yang didaftarkan di Kementerian Kominfo.

Kominfo menemukan indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran tersebut untuk aktivitas judi online. Maka, PJP itu terancam ditutup.

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kominfo telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan PJP.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut, Kominfo meminta para PJP agar melakukan pemeriksaan internal/audit terhadap layanan sistem elektronik secara komprehensif untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak dimanfaatkan untuk judi online dan/atau aktivitas ilegal lainnya.

Hasil pemeriksaan internal/audit yang dimaksud diserahkan kepada Kominfo paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat peringatan tersebut diterima.

“Dalam batas waktu 7 hari tersebut Kominfo belum menerima hasil pemeriksaan dimaksud, maka penyelenggara jasa pembayaran elektronik akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan,” ujar Budi Arie.

3 dari 3 halaman

Daftar 42 PJP Terkait Judi Online

Berikut data perusahaan penyedia jasa pembayaran dan nama sistem elektroniknya:

BPR BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA - LOKET BANK JOGJA
ANADANA KODE NONTUNAI - MONY UANG ELEKTRONIK
ANADANA KODE NONTUNAI - MONY UANG ELEKTRONIC
SAHABAT KIRIM DIGITAL - EASYLINK
SAHABAT KIRIM DIGITAL - AYOLINX
SINAR MERAK SANTOSO SYARIAH - SMS PAY
INACASH LENTERA TEKNOLOGI - INACASH
SOLUSI PEMBAYARAN NASIONAL - SPNPAY
KREIGAN DIGITAL WESEL - NEXTRANS
NUSAPAY SOLUSI INDONESIA - NUSAPAY
SUNRATE COMMERCIAL SERVICES - SUNRATE
BANK NANO SYARIAH - AIRA MOBILE
KIRIMAN DANA PANDAI - KYRIM
BIMASAKTI MULTI SINERGI - WINPAY
ARASH DIGITAL REKADANA - SISTEM INTEGRATOR PEMBAYARAN LINTAS BATAS (CROSS BORDER PAYMENT) MENGGUNAKAN QRIS (QUICK RESPONSE INDONESIA STANDARD)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK RAKYAT INDONESIA -INTERNET BANKING WEB BANK BRI
E2PAY GLOBAL UTAMA - E2PAY GLOBAL UTAMA
BIMASAKTI MULTI SINERGI - BINAPAYMENT
BIMASAKTI MULTI SINERGI - CIJPAY
BIMASAKTI MULTI SINERGI - PAYKALTIMTARA
BIMASAKTI MULTI SINERGI - KERIS
BIMASAKTI MULTI SINERGI - COOPAY
BIMASAKTI MULTI SINERGI - MADIUNPAY
BIMASAKTI MULTI SINERGI - DELTAPAY
E2PAY GLOBAL UTAMA - PT E2PAY GLOBAL UTAMA
E2PAY GLOBAL UTAMA -E2PAY
BIMASAKTI MULTI SINERGI -EKAPAY
BANK PERKREDITAN RAKYAT EKA BUMI ARTHA - BANK EKA INTERNET BANKING
GPAY DIGITAL ASIA - GAJA
INTI DUNIA SUKSES - MITRA I.SAKU
VISI JAYA INDONESIA - EIDUPAY
BIMASAKTI MULTI SINERGI - BDS PAY
BIMASAKTI MULTI SINERGI - ABAF PAY
BIMASAKTI MULTI SINERGI - PANGANDARAN PAY
BIMASAKTI MULTI SINERGI - MAJA PAY
BIMASAKTI MULTI SINERGI - JOMBANG KITA
BIMASAKTI MULTI SINERGI - GRESIK PAY
BIMASAKTI MULTI SINERGI - GIANYAR PAY
BIMASAKTI MULTI SINERGI - GUNUNGKIDUL PAY
BIMASAKTI MULTI SINERGI - BANTEN PAY
FINNET INDONESIA - APLIKASI MITRA FINPAY
AIRPAY INTERNATIONAL INDONESIA - SHOPEEPAY

Update: PT Kiriman Dana Pandai (Kyrim) secara resmi menyatakan bahwa dugaan keterlibatannya sebagai jasa pembayaran judi online tidak benar dan dapat dibuktikan secara hukum.