Mantan Petinggi Twitter Gugat Elon Musk, Minta Saham Rp 319 Miliar!

Beberapa tuntutan hukum telah diajukan menyusul akuisisi Twitter oleh Musk dari para karyawan yang menuduh mereka tidak dibayar dengan benar setelah mereka diberhentikan atau dipecat.

Mantan eksekutif Twitter menggugat Musk dan X awal tahun ini, dengan mengklaim bahwa mereka dipecat "tanpa alasan" dan berutang jutaan dolar dalam bentuk pesangon yang belum dibayarkan.

Gugatan hukum terbaru tersebut menyatakan bahwa "Kordestani adalah salah satu dari banyak mantan karyawan Twitter yang kompensasinya telah ditahan secara tidak sah oleh X Corp. setelah Elon Musk membeli perusahaan tersebut pada Oktober 2022."

Platform X yang sebelumnya dikenal dengan nama Twitter kerap dibayang-bayangi masalah hukum sejak dibeli Elon Musk pada Oktober 2022.

Salah satu gugatan hukum yang menyedot perhatian berkaitan dengan lebih dari 6.000 karyawan yang di-PHK oleh Musk, setelah dia mengakuisisi perusahaan tersebut. Ia diduga tak membayar pesangon penuh kepada mantan karyawan Twitter.

Kabar terkini menyebut Elon Musk lolos dari gugutan mantan karyawannya. Kasus yang dimaksud adalah gugatan class action yang diajukan mantan karyawan Twitter Courtney McMillian.

Pengaduan itu menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Keamanan Pendapatan Pensiun Karyawan federal (Employee Retirement Income Security Act/ERISA), Twitter berhutang kepada pekerja yang diberhentikan selama tiga bulan gaji.

McMillian menuntut pesangon yang belum dibayar sebesar USD 500 juta atau sekitar Rp 8 triliun. Namun, pada Selasa kemarin, Hakim Distrik AS Trina Thompson di Distrik Utara California mengabulkan mosi Musk untuk menolak gugatan class action tersebut.

Hakim Thompson memutuskan rencana pesangon Twitter tidak memenuhi syarat berdasarkan ERISA karena mereka menerima pemberitahuan tentang skema pembayaran terpisah sebelum PHK.

Sebaliknya, dia menolak kasus tersebut, memutuskan bahwa program pesangon yang diadopsi setelah pengambilalihan Elon Musk adalah program yang diterapkan pada mantan karyawan Twitter, bukan program yang diharapkan oleh penggugat pada tahun 2019.

Keputusan ini merupakan kemunduran bagi ribuan staf Twitter yang dipecat, namun ada peluang bagi mereka untuk mendapatkan pembayaran pesangon yang lebih besar.

Thompson menyebut penggugat dapat mengubah pengaduan mereka untuk klaim non-ERISA.

Jika mereka melakukannya, Thompson mengatakan, "Pengadilan ini akan mempertimbangkan mengeluarkan perintah yang menentukan bahwa kasus ini terkait dengan salah satu kasus yang sedang menunggu keputusan terhadap X Corp/Twitter."

Hingga saat ini masih ada tuntutan hukum yang sedang berjalan atas nama beberapa petinggi Twitter.

Salah satunya meminta pesangon sebesar USD 128 juta (lebih dari Rp 2 triliun) yang belum dibayar dan yang lainnya berupaya untuk mendapatkan kembali sekitar USD 1 juta (sekitar Rp 16 miliar) biaya hukum yang belum dibayar.