Kominfo Koordinasi dengan BSSN dan Polri Usut Dugaan Kebocoran Data DJP

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga memberikan tanggapan. Hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti.

Menurut Dwi, pihak DJP telah melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dan menyebut kalau tidak ada indikasi terjadi kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.

"Data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," tutur Dwi dalam siaran pers yang diterima, Jumat (20/9/2024).

Lebih lanjut ia juga menyatakan, struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Menindaklanjuti dugaan kebocoran data ini, DJP memastikan telah berkoordinasi Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika), BSSN, serta Polri.

DJP pun berkomitmen selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik, pada sistem informasi dan infrastruktur DJP. Tidak hanya itu, DJP juga akan terus beryapa meningkatkan keamanan dan perlindungan data.

Hal itu dilakukan dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data sekaligus sistem informasi melalui pengamanan sistem maupun security awareness.

"DJP mengimbau agar para Wajib untuk turut menjaga kemanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan," tutur Dwi.

Dwi juga meminta bantuan masyarakat untuk segera melaporkan pada DJP apabila menemukan adanya dugaan kebocoran data DJP. Pelaporan bisa dilakukan melalui Kring Pajak 1500200, pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan, atau wise.kemenkeu.go.id.