Menkominfo Deklarasi Kampanye Pilkada 2024 yang Damai dan Bebas Hoaks

Sebelumnya, Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) mengumumkan telah membangun domain aplikasi dan infrastruktur digital untuk mempercepat keterpaduan layanan digital nasional.

Menurut Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Budi Arie Setiadi, langkah itu terwujud dengan penyediaan domain aplikasi SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah), JIP (Jaringan Intra Pemerintah), dan Portal Nasional.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga menyediakan infrastruktur digital berupa PDN (Pusat Data Nasional).

"Selama dua tahun beroperasi, SPLP telah meliputi 61 persen dari 629 instansi, dengan Service Level Agreement (SLA) mencapai 99,5 persen," tutur Menkominfo dalam siaran pers yang diterima, Selasa (1/10/2024).

Dijelaskan oleh Menkominfo, JIP berfungsi sebagai jaringan intrakoneksi tertutup antara instansi pusat dan pemerintah daerah. JIP telah berhasil menghubungkan 98 dari 109 instansi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Adapun PDN berfungsi sebagai infrastruktur untuk SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang mendukung integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, serta keamanan SPBE.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023 tentang PTKLDN (Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional).

Berdasarkan peraturan itu, pemerintah terus mendorong implementasi Digital ID sebagai jaminan identitas dan perlindungan data pribadi, serta Data Exchange Platform sebagai jalan tol informasi untuk mempermudah integrasi layanan.

Tidak hanya itu, ada Digital Payment yang memudahkan transaksi instan dan aman bagi masyarakat.

"Pembangunan ekosistem pemerintahan digital bertujuan untuk mewujudkan layanan publik yang terintegrasi, responsif, dan tepat guna," tutur Menkominfo.

Menkominfo pun mengapresiasi Rilis Terbatas Tahap Pertama Layanan INApas, INAKU, INAgov. Menurutnya, ini merupakan langkah awal menuju ekosistem digital pemerintahan yang andal.

"Saya berharap agar langkah ini juga dapat memacu kolaborasi bersama dalam menyongsong transformasi digital nasional yang produktif, berkelanjutan, dan memberdayakan," tuturnya menutup pernyataan.

Untuk diketahui, pemerintah telah merilis secara terbatas tiga aplikasi untuk mendukung layanan digital nasional yakni INApas, INAku, dan INAgov. 

Tidak hanya itu, pemerintah juga menyatakan telah melakukan berbagai persiapan untuk membangun PDN (Pusat Data Nasional) di Batam. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kominfo (Komunikasi dan Informatika) Budi Arie Setiadi.

Menurut Menkominfo, pemerintah tengah mengaji aspek lingkungan dan keamanan untuk lokasi fasilitas yang akan mendukung implementasi SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik).

"Banyak persiapannya supaya pembangunan Pusat Data Nasional ini bisa berjalan dengan baik. Terutama di Batam ini," tutur Menkominfo seperti dikutip siaran pers, Senin (30/9/2024), usai rapat koordinasi di Kantor Kemenpolhukam.

Menkominfo menuturkan, proses kajian itu dilakukan agar menjadikan PDN lebih andal. Karenanya, seluruh persiapan, termasuk lingkungan dan keamanan perlu dihitung semuanya.

Selain itu, Wamenkominfo Nezar Patria menuturkan, peninjauan untuk pembangunan PDN di Batam dilakukan untuk mengakselerasi proses yang tengah berlangsung. Ia mengatakan, pembangunan PDN Batam sekarang masih di tahap awal.

"Ini belum apa-apa, ini masih lahan kosong, PDN yang di sana di Batam. Kalau ditargetkan dia masih tiga tahun lagi, karena ini kan masih tahap awal. Ini tergantung bagaimana kerja sama kita dengan Korea," tuturnya.

Ia pun menekankan pembangunan di Batam ini membutuhkan kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai instansi agar bisa mengakselerasi pembangunan PDN tersebut.