Hacker China Bobol Sistem Penyadapan Pengadilan AS, Ini Penjelasan Tiongkok

Ilustrasi hacker (Ilustrasi dari AI) — Ilustrasi hacker (Ilustrasi dari AI/ Fotor)

Liputan6.com, Jakarta - Hacker China dituduh meretas jaringan penyedia pita lebar Amerika Serikat (AS) dan memperoleh informasi dari sistem yang digunakan pemerintah federal untuk penyadapan yang diizinkan pengadilan.

Wall Street Journal (WSJ) melaporkan Verizon Communications, AT&T, dan Lumen Technologies termasuk di antara perusahaan telekomunikasi yang jaringannya dibobol.

"Para peretas mungkin telah memegang akses selama berbulan-bulan ke infrastruktur jaringan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk bekerja sama dengan permintaan data komunikasi yang diizinkan pengadilan AS," tulis WSJ, dikutip dari Reuters, Senin (7/10/2024).

Dikatakan bahwa para kelompok hacker itu juga telah mengakses bagian lain dari lalu lintas internet.

Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui serangan yang dijelaskan dalam laporan tersebut, dan mengklaim AS telah mengarang narasi palsu untuk "menjatuhkan" Tiongkok.

"Pada saat keamanan siber telah menjadi tantangan bersama bagi semua negara di seluruh dunia, pendekatan yang keliru ini hanya akan menghambat upaya masyarakat internasional untuk bersama-sama mengatasi tantangan tersebut melalui dialog dan kerja sama," kata kementerian tersebut.

Beijing sebelumnya membantah klaim pemerintah AS dan pihak lain bahwa mereka telah menggunakan peretas untuk membobol sistem komputer asing.

2 dari 4 halaman

Mengumpulkan Informasi Intelijen

Ilustrasi hacker atau peretas. (Unsplash)

Lumen Technologies menolak berkomentar, sementara Verizon dan AT&T belum menanggapi isu tersebut.

WSJ mewartakan serangan itu dilakukan oleh kelompok peretas Tiongkok dengan tujuan mengumpulkan informasi intelijen. Para penyelidik AS menjulukinya "Salt Typhoon".

Awal tahun ini, polisi AS menggagalkan kelompok peretas besar Tiongkok yang dijuluki "Flax Typhoon", beberapa bulan setelah mengonfrontasi Beijing tentang spionase siber besar-besaran di bawah kampanye bernama "Volt Typhoon".

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri China mengatakan badan keamanan siber Beijing telah menemukan dan menerbitkan bukti yang menunjukkan Volt Typhoon dilakukan oleh "organisasi ransomware internasional".

3 dari 4 halaman

Taiwan: China adalah Biang Hacker yang Sebenarnya!

Ilustrasi hacker. Clint Patterson/Unsplash

Di sisi lain, Kementerian Keamanan Nasional China menuduh kelompok hacker yang didukung militer Taiwan (Anonymous 64) melakukan serangan siber dengan modus sabotase antipropaganda terhadap target-target di China.

Kementerian juga menyebutkan tiga warga Taiwan yang dikatakannya sebagai bagian dari kelompok tersebut dan menerbitkan foto-foto mereka.

Taiwan yang diperintah secara demokratis, diklaim China sebagai wilayahnya sendiri, sering mengeluh bahwa mereka adalah korban peretasan dan disinformasi China, tetapi jarang bagi Beijing untuk membalikkan keadaan dan membuat tuduhan kembali ke Taipei.

Berbicara kepada wartawan di parlemen, sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa (24/9/2024), Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo mengatakan bahwa China adalah peretas utama di seluruh dunia.

"China adalah negara pertama yang melakukan serangan siber setiap hari, yang ditujukan kepada Taiwan dan negara-negara lain dengan cita-cita demokrasi yang sama. Mereka adalah pencetus sebenarnya," katanya.

Koo dengan tegas mengatakan bahwa tuduhan China tidak benar.

"Mengenai apa yang telah mereka publikasikan, militer memiliki keyakinan untuk membela negara dan itu tidak akan memberikan efek mengerikan," ujarnya menambahkan.

Saat berpidato di parlemen, Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai mengatakan China menyebarkan berita palsu untuk menyerang Taiwan.

"Kita harus menanggapi dengan tegas tuduhan berita palsu terhadap kita," kata Cho.

China dilaporkan terus memaksimalkan kekuatannya untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Tiongkok, dengan mengatakan hanya rakyat yang dapat memutuskan masa depan mereka.

China menuduh Presiden Taiwan, Lai Ching-te, sebagai separatis dan menolak tawaran pembicaraan berulang kali dari Lai.

4 dari 4 halaman