Dianggap Rakus Energi, Rusia Larang Penambangan Kripto di 10 Wilayah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Rusia melarang aktivitas penambangan mata uang kripto di 10 wilayah selama enam tahun ke depan. Keputusan ini diumumkan kantor berita pemerintah, Tass, dan menjadikan konsumsi energi yang tinggi sebagai alasan utama.

Mengutip Engadget, Kamis (26/12/2024), penambangan kripto memang dikenal rakus energi. Di Amerika Serikat, misalnya, aktivitas ini menyumbang hampir 2,5 persen dari total penggunaan energi negara.

Larangan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan akan berlangsung hingga 15 Maret 2031. Dewan Menteri Rusia juga menyatakan kemungkinan penerapan larangan serupa di wilayah lain, terutama saat terjadi lonjakan permintaan energi.

Sebaliknya, larangan ini juga dapat dicabut sementara atau dimodifikasi di wilayah tertentu jika komisi pemerintah meninjau perubahan permintaan energi dan menganggapnya perlu.

Hubungan Rusia dengan penambangan kripto memang terbilang naik turun. Praktik ini baru sepenuhnya legal di Rusia sejak 1 November 2024.

Para penambang diwajibkan mendaftar ke Kementerian Pembangunan Digital dan konsumsi energi mereka terus dipantau. Larangan ini menandai langkah terbaru pemerintah Rusia dalam mengatur industri kripto di negara tersebut.

Negara tersebut melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah pada tahun 2022, tetapi mengizinkan pembayaran lintas batas. Hal tersebut sebagian besar dilihat sebagai upaya Rusia untuk menghindari sanksi setelah invasi Ukraina.