Donald Trump Minta Mahkamah Agung Tunda Larangan TikTok, Sampai Kapan?

Liputan6.com, Jakarta Presiden terpilih Donald Trump meminta Mahkamah Agung untuk menunda undang-undang yang dapat melarang TikTok hingga setelah pelantikannya.

Dalam amicus brief, pengacara Trump D. John Sauer menulis bahwa presiden menginginkan kesempatan untuk menemukan solusi atas masalah tersebut melalui cara politik.

Undang-undang yang mengharuskan pelarangan atau penjualan TikTok akan mulai berlaku pada 19 Januari 2025, hanya satu hari sebelum pelantikan Trump.

Ringkasan itu menyatakan tanggal pelarangan tersebut "sangat disayangkan waktunya" dan berpendapat bahwa presiden yang akan datang seharusnya memiliki lebih banyak waktu untuk mengerjakan kesepakatan dengan TikTok.

Dilaporkan Engadget, Senin (30/12/2024), tim hukum TikTok mengutip kekhawatiran serupa dalam permintaannya untuk penundaan pelarangan.

Ringkasan tersebut juga mengutip pengalaman "pembuatan kesepakatan" Trump dan platform media sosialnya Truth Social.

“Presiden Trump sendiri memiliki keahlian dalam membuat kesepakatan yang sempurna, mandat elektoral, dan kemauan politik untuk menegosiasikan resolusi guna menyelamatkan platform tersebut sambil mengatasi masalah keamanan nasional yang diungkapkan pemerintah--kekhawatiran yang telah diakui sendiri oleh Presiden Trump,” tulis Sauer.

2 dari 3 halaman

Sikap Donald Trump

Perbesar

Logo TikTok. Liputan6.com/Iskandar

Sikap Trump terhadap TikTok sangat berbeda dari yang diambilnya pada masa jabatan pertamanya, ketika ia melarang aplikasi tersebut pada tahun 2020.

Ia juga melontarkan gagasan bahwa Microsoft dapat “mengerjakan kesepakatan yang tepat, sehingga Departemen Keuangan Amerika Serikat mendapat banyak uang” tanpa menjelaskan secara pasti bagaimana kesepakatan tersebut akan berjalan.

Presiden Trump membalikkan pendapatnya tentang larangan TikTok selama kampanye keduanya. Ia mengatakan kepada Squawk Box dari CNBC pada Maret bahwa pelarangan TikTok akan “membuat Facebook lebih besar dan saya menganggap Facebook sebagai musuh rakyat, bersama dengan banyak media.”

Mahkamah Agung dijadwalkan untuk mendengarkan argumen tentang larangan tersebut pada 10 Januari 2025.

3 dari 3 halaman