Jalan Panjang Demokrasi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Sejak proklamasi kemerdekaan dibacakan, Indonesia memilih jalan demokrasi. Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta nomor 10 tahun 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik membuat politik Tanah Air berjalan sangat dinamis.

Demokrasi Indonesia penuh hingar bingar pada era 1950-an, saat diberlakukan sistem demokrasi parlementer murni yang mengacu pada UUD sementara. Kekuasaan parlemen yang bisa mengajukan mosi tidak percaya mengakibatkan instabilitas pemerintahan kabinet pun kerap harus meletakkan jabatan.

Indonesia baru bisa melaksanakan Pemilu pada 1955. Pemilu ini sering disebut sebagai pemilu paling demokratis. Pemilu 1955 berlangsung 2 tahap yaitu memilih anggota MPR dan memilih konstituante.

Pemilu ini dimenangkan oleh Partai Nasional Indonesia disusul Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan PSII. Namun keinginan untuk melaksanakan pemilu 5 tahunan tidak bisa berlanjut.

Pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden dengan membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945. Secara sepihak, Sukarno membentuk DPR gotong royong dan MPR sementara yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. Indonesia pun memasuki masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang bercirikan kekuasaan presiden yang mutlak juga tak berlangsung lama, menyusul krisis politik akibat kasus G30SPKI.

11 Maret 1968, Sukarno lengser. Kepemimpinan Soeharto membawa Indonesia pada era yang disebut era orde baru. Dalam orde ini menawarkan demokrasi pancasila. Demokrasi era Soeharto lebih menekankan pada stabilitas dan memunculkan harapan pada masyarakat karena pemerintah menjalankan pembangunan di segala bidang secara terencana.

Lewat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dimulai dengan Pemilu 1971. Kemudian tahun 1977 akhirnya pemilu dapat digelar teratur setiap 5 tahun. Jumlah partai politik disederhanakan menjadi 3 peserta yaitu PPP, Partai Golongan Karya, dan PDI.

Namun demokrasi model orde baru memunculkan kejenuhan karena regenerasi kepemimpinan mandek. Rekrutmen politik berlangsung tertutup, pers dikooptasi dan kerap diwarnai pembreidelan, sementara peran militer sangat besar. Krisis ekonomi pun mengiringi gerakan reformasi.

Kekuasaan orde baru pun berakhir. Gerakan reformasi memberikan titik terang bagi pelaksanaan demokrasi. Partai-partai politik baru bermunculan, kran kebebasan pers dibuka, dan peran politik militer dikurangi.

Indonesia pun melakukan terobosan demokrasi dengan memberlakukan sistem pemilihan langsung baik untuk memilih presiden maupun kepala daerah. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung. Mantan Pangdam Termuda di Indonesia ini memimpin Indonesia selama 2 periode.

Antusiasme masyarakat makin meningkat pada Pemilu 2014 saat Prabowo Subianto dan Joko Widodo bertarung memperebutkan posisi RI 1. Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pun terpilih dalam Pemilu 2014.

Capaian demokrasi Indonesia menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Bahkan Pemilu 2014 mendongkrak skor indeks demokrasi Indonesia menjadi 73,04 ini merupakan capain tertinggi sejak 6 tahun lalu.

Ingin tahu bagaimana perjuangan demokrasi di Indonesia setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945? Saksikan selengkapnya dalam Jejak Indonesia, yang ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Minggu (16/8/2015) dalam tayangan di bawah ini. (Vra/Ali)