Partai Demokrasi Indonesia ialah salah satu partai politik di Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia pernah menjadi kontestan Pemilu. Partai ini didirikan tanggal 11 Januari 1973 yang merupakan penggabungan dari beberapa partai, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), serta dua partai keagamaan (Partai Katolik dan Parkindo). Partai ini didirikan oleh Soekarno dengan basis massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Partai Demokrasi Indonesia memiliki ideologi yang berbasis Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya. Awal berdirinya partai ini dipimpin oleh Mohammad Isnaeni. Saat ini Partai Demokrasi telah dibubarkan sejak 10 Januari 2003 dan diteruskan oleh partai PDIP dan PPDI.

Mendagri Tjahjo Dapat Kabar Mantan Ketum PDI Soerjadi Tutup Usia

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengaku mendapat kabar wafatnya mantan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Soerjadi. Namun demikian, mantan anggota Komisi I DPR ini mengaku dirinya belum bisa memastikan kabar tersebut lantaran saat ini ia tengah berada di luar kota? dalam rangka kunjungan kerja. Sebelumnya beredar pesan berantai Ketua Umum PDI Soerjadi meninggal dunia hari ini di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta. Ia tutup usia dalam umur 77 tahun. Hal tersebut diketahui dari pesan berantai yang diterima Liputan6.com.

Jalan Panjang Demokrasi Indonesia

Indonesia baru bisa melaksanakan Pemilu pada 1955. Pemilu ini sering disebut sebagai pemilu paling demokratis. Pemilu 1955 berlangsung 2 tahap yaitu memilih anggota MPR dan memilih konstituante. Pemilu ini dimenangkan oleh Partai Nasional Indonesia disusul Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan PSII. Namun keinginan untuk melaksanakan pemilu 5 tahunan tidak bisa berlanjut. Pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden dengan membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945. Secara sepihak, Sukarno membentuk DPR gotong royong dan MPR sementara yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. Indonesia pun memasuki masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang bercirikan kekuasaan presiden yang mutlak juga tak berlangsung lama, menyusul krisis politik akibat kasus G30SPKI. 11 Maret 1968, Sukarno lengser. Kepemimpinan Soeharto membawa Indonesia pada era yang disebut era orde baru. Dalam orde ini menawarkan demokrasi pancasila. Demokrasi era Soeharto lebih menekankan pada stabilitas dan memunculkan harapan pada masyarakat karena pemerintah menjalankan pembangunan di segala bidang secara terencana.

Lewat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dimulai dengan Pemilu 1971. Kemudian tahun 1977 akhirnya pemilu dapat digelar teratur setiap 5 tahun. Jumlah partai politik disederhanakan menjadi 3 peserta yaitu PPP, Partai Golongan Karya, dan PDI. Namun demokrasi model orde baru memunculkan kejenuhan karena regenerasi kepemimpinan mandek. Rekrutmen politik berlangsung tertutup, pers dikooptasi dan kerap diwarnai pembreidelan, sementara peran militer sangat besar. Krisis ekonomi pun mengiringi gerakan reformasi. Kekuasaan orde baru pun berakhir. Gerakan reformasi memberikan titik terang bagi pelaksanaan demokrasi. Partai-partai politik baru bermunculan, kran kebebasan pers dibuka, dan peran politik militer dikurangi.